KalbarOke.Com — Pemerintah Kabupaten Sambas menegaskan komitmennya dalam mendorong pemerataan pembangunan melalui dukungan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sambas Pesisir. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan monitoring yang dilakukan oleh jajaran Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Aula Sayap Kiri Kantor Bupati Sambas, Rabu (15/4/2026).
Kehadiran tim monitoring disambut langsung oleh Bupati Sambas yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yudi. Dalam kesempatan tersebut, Yudi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Sambas telah menunjukkan keseriusan melalui pemberian rekomendasi resmi terhadap rencana pemekaran tersebut.
Menurut Yudi, langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam mempercepat pembangunan serta memperluas jangkauan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir.
“Perkembangan terakhir, Pemerintah Kabupaten Sambas bersama DPRD telah memberikan rekomendasi untuk diproses lebih lanjut. Saat ini juga hadir Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga diharapkan dapat menyampaikan progres terbaru terkait DOB ini,” ujar Yudi pada Rabu siang.
Ia menambahkan, pemekaran wilayah bukan sekadar pembentukan administratif semata, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan merata.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, turut memberikan penjelasan terkait mekanisme dan tahapan pemekaran daerah yang harus dilalui sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi, diharapkan rencana pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir dapat segera terealisasi. Pemkab Sambas pun menegaskan komitmennya untuk terus menjaga proses ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.
Ringkasan Berita:
- Pemerintah Kabupaten Sambas secara resmi memberikan rekomendasi untuk rencana pemekaran DOB Kabupaten Sambas Pesisir pada Rabu (15/4/2026).
- Asisten I Setda Sambas, Yudi, menyatakan pemekaran ini bertujuan memperpendek rentang kendali pelayanan publik bagi warga di wilayah pesisir.
- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat melakukan monitoring langsung untuk memantau sejauh mana progres administratif pembentukan kabupaten baru tersebut.
- Wakil Ketua II DPRD Kalbar Prabasa Anantatur turut mendampingi guna memastikan tahapan pemekaran berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
- Sinergi antara Pemkab Sambas, DPRD, dan Pemprov Kalbar diharapkan mempercepat realisasi pembangunan yang merata di ujung utara Kalimantan Barat.
