Landak  

APBD Terbatas, Karolin Lobi Pemerintah Pusat Bangun Pasar Rakyat dan Revitalisasi RSUD Landak

Bupati Landak Karolin melobi pemerintah pusat untuk membangun Pasar Rakyat dan merevitalisasi RSUD Landak. Keterbatasan APBD membuat proyek strategis tersebut membutuhkan dukungan anggaran pusat. Foto: Ist

KalbarOke.com – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat tidak menghentikan upaya Pemerintah Kabupaten Landak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Bupati Landak Karolin Margret Natasa memilih menjemput dukungan pemerintah pusat guna merealisasikan dua proyek yang dinilai mendesak, yakni pembangunan Pasar Rakyat dan revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak.

Langkah tersebut ditempuh Karolin saat menghadiri audiensi di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Barat di Pontianak, Senin (13/7/2026). Dalam pertemuan itu, ia menyerahkan usulan sekaligus mengawal peluang pendanaan dari pemerintah pusat bagi proyek-proyek strategis di Kabupaten Landak.

Karolin mengatakan, pembangunan Pasar Rakyat menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi fasilitas yang ada saat ini dinilai sudah tidak lagi memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi lingkungan maupun kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Landak, kata dia, sebenarnya telah menyiapkan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah. Namun, keterbatasan plafon kredit membuat rencana tersebut belum dapat dijalankan.

Baca :  Ria Norsan Hadiri Tabligh Akbar dan Wisuda Surat Yasin, Dorong Lahirnya Generasi Qur’ani di Kalbar

“Perhitungan kami, kebutuhan anggarannya sekitar Rp45 miliar. Sementara Bank Kalbar hanya mampu memberikan pinjaman sebesar Rp30 miliar. Selisihnya masih terlalu besar sehingga kami khawatir proyek tidak dapat diselesaikan apabila tetap dipaksakan,” ujar Karolin.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil peran dalam pembiayaan pembangunan pasar tersebut. Menurutnya, salah satu kendala utama telah diselesaikan setelah pemerintah daerah berhasil membebaskan lahan yang akan digunakan pada tahun ini.

Selain sektor perdagangan, Karolin juga membawa usulan revitalisasi RSUD Landak yang selama ini tertunda akibat pandemi Covid-19. Ia menyerahkan masterplan pengembangan rumah sakit sebagai dasar untuk memperoleh dukungan pembangunan dari pemerintah pusat.

Menurut Karolin, kapasitas pelayanan RSUD Landak sudah tidak lagi sebanding dengan peningkatan jumlah pasien yang datang setiap tahun. Tingkat keterisian tempat tidur yang terus tinggi membuat rumah sakit kerap kesulitan menerima pasien baru.

“Tingkat keterisian tempat tidur kami sudah sangat tinggi. Saat ini masyarakat yang ingin dirujuk ke RSUD Landak sering terkendala karena kapasitas rumah sakit hampir selalu penuh. Kondisi ini juga memunculkan banyak keluhan dari masyarakat,” katanya.

Baca :  Karolin Nahkodai KONI Landak, Tantangan Efisiensi Jadi Pemicu Bidik Prestasi Porprov 2026

Masterplan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Landak dirancang dalam tiga tahap pembangunan. Tahap pertama difokuskan pada pembangunan gedung rawat inap baru dengan konsep yang memungkinkan pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa mengganggu operasional rumah sakit yang telah ada.

Karolin menegaskan seluruh aspek teknis telah dipersiapkan, termasuk kesiapan lahan, sehingga pembangunan dapat segera dimulai apabila dukungan anggaran dari pemerintah pusat disetujui. “Seluruh persoalan lahan sudah kami selesaikan dan operasional rumah sakit tetap bisa berjalan. Jika pendanaannya tersedia, pembangunan bisa langsung dilaksanakan,” ujarnya.

Melalui usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Landak berharap pembangunan Pasar Rakyat dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, sementara revitalisasi RSUD Landak diharapkan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medis yang terus meningkat dapat terpenuhi. (dRi)