PONTIANAK, KB1- Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI ) Pontianak, Sumadi merupakan satu di antara korban yang dipukuli polisi pada saat melakukan aksi demo di halaman Gedung DPRD Kalbar. Ia mengaku sempat lari ke halaman BPK RI yang terletak di depan gedung DPRD Provinsi Kalbar.
“Lalu lima anggota polisi mengejar dan kemudian memukuli saya,” katanya kepada tribunpontianak. Ia mengaku akan menuntut dan melapor ke Komnas HAM apa yang telah dialami dan dilakukan aparat kepolisian, lantaran tidak sesuai dengan SOP.
Insiden pemukulan itu disesalkan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Pontianak St Thomas More. “Kami melakukan aksi damai bukan aksi anarkis. Kami berharap teman kami yang terluka hari ini supaya di pertanggungjawabkan dari aparat,” ujar Pius Ketua Presedium PMKRI Pontianak, dikutip tribunpontianak.
Massa aksi damai tersebut merupakan gabungan dari Cipayung Plus yakni HMI, PMKRI, Dewan Mahasiswa Fakultas FTIK IAIN Pontianak dan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan Kalbar. Puluhan aktivis mahasiswa ini berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalbar, Senin (29/09/2014) bersamaan saat acara pelantikan anggota periode 2014 – 2019. Mereka awalnya memaksa masuk ke dalam gedung untuk bertemu sekaligus mengikuti pelantikan 65 anggota DPRD Kalbar. Namun aksi itu dihalangi oleh petugas yang berjaga dan mereka hanya bisa berorasi di pagar depan gedung.
Dalam rilisnya dikutip antara, mahasiswa menantang anggota dewan untuk menandatangani kontrak yang isinya antara lain berkomitmen senantiasa berintegritas dan meningkatkan kompetensi serta konsisten menyampaikan aspirasi masyarakat.
Kemudian, siap mensejahterakan dan melayani masyarakat dengan adil dan menolak kebijakan yang diskriminatif terhadap perbedaan agama, etnik, suku, gender, daerah, posisi politik dan perbedaan identitas yang lain.
Selain itu, menjaga moral dan etika, menghindarkan diri dari narkoba dan asusila serta siap menjadi contoh yang baik bagi pendidikan karakter di tengah masyarakat. Diingatkan pula agar tidak korupsi dan menolak segala politik transaksional dalam aktivitas sebagai anggota DPRD serta mendorong pemberantasan korupsi di Kalbar. Bagi yang melanggar, didesak siap untuk menerima konsekuensi dengan mengundurkan diri sebagai anggota dewan. Sayang niat baik mahasiswa tersebut berakhir ricuh dengan bentrokan anggota kepolisian.
Artikel ini telah dibaca 2198 kali
