PONTIANAK, KB1 – Langkah pemerintah Jokowi yang getol mengencangkan ikat pinggang untuk menghemat anggaran dianggap sebagai ciri khas tersendiri oleh anggota DPRD Kalimantan Barat, Hendri Makaluasc. Selanjutnya dia meminta kepada pemerintah daerah agar bijak menyikapi hal ini agar penghematan anggaran yang dilakukan tidak berdampak sebaliknya.
“Penghematan yang dilakukan saat ini bukan berarti pemerintahan sebelumnya melakukan pemborosan. Namun hal tersebut semata-mata karena setiap presiden memiliki pola masing-masing dalam memimpin,” kata Hendri kepada kalbarsatu.com, Jumat (5/12/2014)
Upaya untuk menghemat anggaran yang dilakukan oleh oleh presiden Joko Widodo antara lain dengan memangkas ongkos perjalanan dinas dan membatasi penyelnggaraan kegiatan PNS menggunakan fasilitas hotel. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra ini mewanti-wanti kepada para pengelola anggaran agar penghematan yang dilakukan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Pengawasan dalam penggunaan anggaran mesti dilakukan secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan,” pintanya.
Arahan untuk menghemat pengeluaran biaya dinas yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat efektif berlaku sejak 1 Desember 2014 lalu. Dengan begitu, setiap kegiatan dinas penyelenggaraannya harus memprioritaskan untuk menggunakan aset yang telah dimiliki. Demikian juga untuk perjalanan dinas diharuskan untuk menggunakan tiket pesawat kelas ekonomi. (Tan/02)
Artikel ini telah dibaca 1548 kali
