KalbarOke.Com – Ungkapan kekecewaan mendalam dan kemarahan memuncak menyelimuti jagat maya Kalimantan Barat, menyusul postingan dari fanspage Facebook Pemuda Dayak Kalbar. Postingan tersebut menyoroti isu sensitif terkait transmigrasi dan dugaan praktik jual beli lahan yang disebut-sebut merugikan masyarakat lokal.
Dengan kalimat tajam, caption dalam postingan tersebut berbunyi: “Selamat datang di Kalimantan, dimana Transmigrasi bisa berbisnis (jual beli lahan). Dan masyarakat lokal hanya gigit jari.”
Lebih lanjut, sebuah gambar yang menampilkan nama Ketua Umum Pemuda Dayak Kalimantan Barat (PDKB), Srilinus Lino, memuat pesan yang lebih lugas: “yang datang atas nama kesejahteraan saja menyengsarakan kami. Apalagi yang datang dengan tujuan transmigrasi. Ingat…Kalimantan bukan tanah kosong yang tidak ada penghuni, tanah ini sudah dihuni ribuan tahun dari leluhur sampai kami saat ini. Semua tamu yang datang di tanah kami di jamu dengan baik, sekalipun bukan manusia!!! Namun kehadiran mereka hanya buat kami sengsara maka jangan salahkah kami bergerak dan bertindak.”
Pernyataan ini sontak memicu beragam reaksi dari warganet, yang sebagian besar menunjukkan dukungan terhadap kekhawatiran yang diungkapkan PDKB. Akun Raimundus Sadam misalnya, menantang agar protes tidak hanya berhenti di media sosial. “Jangan hanya koar koar di media sosial, ayo turun ke jalan lakukan penolakan,” tulisnya.
Senada dengan itu, akun Izmir Aming menggambarkan potret pilu kesulitan ekonomi masyarakat lokal. “Kami orang kalimantan sampai rela jadi TKI elegal demi mencukupi kebutuhan sehari hari…walaupun sudah tahu resiko nya…karena sulit nya lapangan kerja di negri sendiri….jangankan mau beli tanah atau bangun rumah..tuk sehari hari saja masih sulit,” curhatnya.
Namun, tidak semua komentar bernada protes sepenuhnya. Akun Ben mencoba melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas, menyentil peran pemerintah daerah dan desa. “Kita seharusnya bisa berfikir secara baik & bijak sebetulnya masalah kemajuan suatu daerah tidak bisa disalahkan sepenuhnya kpd pemerintah pusat, kan ada pemerintah daerah kec dan desa masing2 sudah mendapat dana untuk kemajuan daerah dan desa y masing-masing kalau didesa ada yg nma y dana desa dan itu nominal y besar artinya pejabat setempat juga perlu dipertanyakan gimana kinerja y sudah baik atau belum dan dimana larinya dana2 tersebut kalau banyak masyarakat pribumi yg kesusahan,” tulis Ben, menggeser fokus pada akuntabilitas di tingkat lokal.
Postingan Pemuda Dayak Kalbar ini menyoroti kompleksitas isu agraria dan kesejahteraan masyarakat adat di tengah program transmigrasi dan pembangunan. Reaksi warganet mencerminkan adanya kegelisahan mendalam di kalangan masyarakat Kalimantan Barat terkait nasib tanah leluhur dan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Artikel ini telah dibaca 265 kali
