KalbarOke.com – Upaya pemberantasan korupsi tak bisa hanya bertumpu pada penindakan. Itulah semangat yang dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggandeng Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam kolaborasi strategis untuk memperkuat pendidikan dan budaya antikorupsi sejak dini.
Melalui audiensi yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 21 Juli 2025, kedua pihak menegaskan komitmennya membangun barisan antikorupsi yang kuat dari akar rumput, berbasis nilai-nilai agama, integritas moral, dan keteladanan sosial.
Muhammadiyah Jadi Mitra Strategis dalam Pendidikan Antikorupsi
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyebut Muhammadiyah sebagai mitra penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas. Jaringan luas Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan masyarakat menjadikannya elemen kunci dalam menciptakan ekosistem antikorupsi.
“Gerakan antikorupsi bukan hanya soal hukum, tapi juga soal nilai, budaya, dan pendidikan. Muhammadiyah punya kekuatan moral dan struktural untuk menyuarakan ini sampai ke akar masyarakat,” ujar Ibnu.
Kerja sama ini mencakup pengembangan modul pendidikan antikorupsi berbasis agama, pelibatan civitas akademika, dan penguatan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan.
Dari Etika Publik ke Keteladanan Tambang Berkeadilan
Dalam pertemuan tersebut, KPK juga menyoroti pentingnya integritas dalam pengelolaan sumber daya alam. Organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dinilai dapat menjadi teladan dalam mengelola tambang secara etis dan patuh hukum, sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024.
Ibnu menegaskan, kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Muhammadiyah harus diiringi tata kelola yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal.
Busyro Muqoddas: Pendidikan Berbasis Agama adalah Pilar Pencegahan Korupsi
Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menyatakan kesiapan organisasinya untuk terlibat aktif dalam agenda pemberantasan korupsi. Ia menekankan bahwa penguatan integritas harus dimulai dari pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai keadilan sosial dan religiusitas.
“Muhammadiyah siap menjadi model tata kelola tambang yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal tanggung jawab moral,” tegas Busyro.
Muhammadiyah berkomitmen akan melibatkan kader profesional, akademisi, serta teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan tambangnya, demi memastikan bahwa SDA dikelola secara adil, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Membangun Gerakan Antikorupsi dari Bawah
Kolaborasi KPK dan Muhammadiyah ini diyakini mampu memperkuat gerakan antikorupsi yang tumbuh dari bawah, bukan sekadar instruksi dari atas. Melalui pendekatan berbasis nilai, organisasi, dan komunitas, diharapkan budaya integritas dapat mengakar di masyarakat Indonesia.
Dengan sinergi ini, KPK optimistis bahwa pencegahan korupsi bisa menjadi gerakan nasional lintas sektor—dengan Muhammadiyah sebagai salah satu pelopornya. (*/)
Artikel ini telah dibaca 23 kali
