KalbarOke.Com – Angin segar bagi dunia pendidikan di Kalimantan Barat! Provinsi ini siap meluncurkan Sekolah Rakyat rintisan yang didanai penuh oleh Pemerintah Pusat, dengan target mulai tahun ajaran 2025/2026 pada bulan Agustus mendatang. Kabar baik ini dipastikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat meninjau kesiapan lokasi di UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pontianak, Rabu (16/7/2025).
“Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Ria Norsan, telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat, dan alhamdulillah usulan itu sudah disetujui,” jelas Harisson dengan antusias.
Sekolah Rakyat ini akan menjadi angin segar bagi keluarga kurang mampu di Kalbar, khususnya bagi anak-anak dari desil 1 dan desil 2 (10% populasi terendah). Harisson menegaskan bahwa semua fasilitas akan ditanggung penuh oleh Pemerintah Pusat. “Mulai dari seragam, makan, dan lain-lain, anak-anak yang menginap di sini,” tambahnya. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan tidak ada lagi hambatan biaya bagi anak-anak berprestasi dari latar belakang ekonomi sulit.
Mengingat tahun ajaran yang sudah di depan mata, UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Pontianak dipilih sebagai lokasi sementara. “Ini sudah lengkap dengan asrama dan beberapa ruang belajar yang nanti akan direhab dulu oleh Pemerintah Pusat,” terang Harisson.
Ke depannya, Pemerintah Pusat berencana membangun sekolah rakyat permanen di Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang. Sementara itu, lokasi di Pontianak ini akan menjadi salah satu dari tiga titik Sekolah Rakyat yang disetujui, yakni dua di tingkat provinsi (Pontianak dan Singkawang) dan satu di tingkat kabupaten (Ketapang).
Untuk tahun ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat di Pontianak akan membuka kuota untuk:
• Sekolah Dasar: 2 rombongan belajar (rombel) dengan 50 siswa.
• Sekolah Menengah Pertama: 1 rombel dengan 20 siswa.
• Sekolah Menengah Atas: 1 rombel dengan 20 siswa.
Perekrutan siswa akan dilakukan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, kecuali Ketapang yang sudah memiliki kuota sendiri. “Untuk SD, kita minta di setiap Kabupaten masing-masing 4 Siswa, kemudian Kapuas Hulu dan Kayong Utara itu 3 orang, kemudian yang lain-lain kita minta masing-masing 1 orang dan nanti ada cadangan 1 orang untuk mencukupi,” rincinya.
Harisson juga menekankan pentingnya peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota. Ia meminta para Bupati dan Wali Kota untuk segera mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat. “Saya harapkan kepada Bupati Walikota aktif meminta usulan kepada pemerintah pusat dan akan kami kawal usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menyediakan tanah seluas 5 hektar, maka nanti di Kabupaten Kota itu akan dibangun sekolah rakyat di Kabupaten Kota masing-masing,” pungkasnya.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan kolaborasi aktif antara pemerintah provinsi dan daerah, Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk meraih pendidikan berkualitas tanpa terhalang kondisi ekonomi. (aw/01)
Artikel ini telah dibaca 637 kali
