Lima Langkah Polda Atasi Konflik Sawit

PONTIANAK, KB1- Kapolda Kalbar, Brigjen Arief Sulistyanto menyebutkan ada lima langkah Polda untuk mengatasi konflik di perkebunan sawit di Kalbar. Satu di antaranya adalah melakukan mediasi serta mencari akar masalah sehingga tidak ada yang dirugikan masyarakat maupun pengusaha sawit.

‘’Perusahaan perkebunan itu harus berpikir dengan bijak dan mengambil langkah demi membangun individual pengamanan yang ideal. Jadi tugas kepolisian tidak terlalu berat,’’ katanya, kemarin di hadapan pengusaha perusahaan sawit di Kalbar.

Di luar itu, Kapolda juga menekankan bahwa personil Polri yang berjaga di perbatasan bukan berjaga di kebun, seperti citra yang sudah melekat di masyarakat. Sebaliknya, tugas Polri adalah menjaga keamanan masyarakat.

“Tidak ada lagi yang namannya Brimob jaga kebun. Karena tugas polisi adalah menjaga keamanan masyarakat, tuturnya, kepad akalbarsatu.com.

Untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap kinerja polisi, ia pun sudah memerintah kan kepada seluruh Polres di tiap kabupaten bagaimana menjalankan SOP terkait pengamanan di perkebunan kebun sawit.

Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Nowo Winarti menyebutkan, adanya konflik di perkebunan biasanya karena adanya cara pandang yang berbeda antara pemilik perkebunan dan masyarakat. Di satu sisi, selama ini masyarakat di daerah menganggap bahwa hutan adalah warisan peninggalan nenek moyangnya, dan lahan yang ada di atasnya adalah tanah ulayat. Sementara itu Pemerintah berpandangan bahwa Sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kepentingan seluas luas bagi kesejahteraan masyarakat.

“Dua cara pandang yang berbeda ini berpotensi timbulkan konflik sosial,’ tuturnya.

Gubernur Kalbar Cornelis ingatkan perusahaan sawit harus libatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan dan ia juga mengingatkan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang dianggap kurang memperhatikan masyarakat sekitar karena dalam pengelolaan lahan untuk perkebunan, pengusaha lebih banyak melihat dari dua aspek saja.

“Investasi di sektor ini 90 tahun, jadi sepatutnya melibatkan masyarakat. Caranya, dengan berkomunikasi yang baik, semua masalah dapat diselesaikan,” kata Cornelis

GAPKI Pusat, Susanto justru menyoroti, bila terjadi konflik antara dua pihak, ia menyarankan keduanya melakukan perundingan bersama dan ia juga mengingatkan bahwa perusahaan agar melakukan CSR bersama.

“Kami ingin CSR itu lebih mengenakan kepada masyarakat yang ada didaerah kita, namun sayangnya ada koordinasi sama GAPKI,’’kataranya. (cc)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 1428 kali