PONTIANAK, KB1- Pengamat Pendidikan Kalbar mendukung peluncuran Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Presiden Joko Widodo. Namun implementasi dari kebijakan tersebut mesti dilakukan dengan sejumlah catatan.
Rektor Universitas Tanjungpura, Thamrin Usman menyebutkan kebijakan peluncuran KIP sangat baik. Ia berharap kebijakan ini dapat memperbaiki angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat Kalbar.
“Program Kartu Indonesia Pintar sangat eccelent. Program ini diyakini mampu meningkatkan daya saing Kalbar” tutur Thamrin kepada kalbarsatu.com.
Senada dengan Thamrin, Akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untan, Aswandi juga ikut mendukung program ini. Alasannya program tersebut memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Hanya saja yang menjadi permasalahan dari program ini adalah implementasi di tingkat daerah, baik kabupaten maupun kota dan dikhawatirkan program KIP tidak tepat sasaran. Fenomena ke arah tersebut sangat berpotensi di Kalbar.
Aswandi mencontohkan, pada saat Pemerintah Provinsi mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kalbar No 1 tahun 2003 tentang Pendidikan Daerah Khusus ditetapkan, namun implementasi Perda tersebut justru terkendala di tingkat kabupaten dan kota.
“Usul saya, Implementasi KIP nanti mesti mendapat pengawasan yang ketat dari lembaga independen,” kata Aswandi. Seperti melibatkan perguruan tinggi, media massa dan NGO.
Diberitakan sebelumnya, pada Senin (03/11/2014) Presiden Joko Widodo meluncurkan program perdananya, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menteri Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan menambahkan, KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota dengan sasaran 152.434 siswa.
Dia memastikan jumlah tersebut akan bertambah. pemeirntah akan memasukkan komponen keluarga rentan miskin. “Jadi bukan hanya siswa miskin yang menerima KIP, anak usia sekolah yang tidak bersekolah juga akan diberi KIP agar mereka yang putus sekolah mau sekolah lagi,”ujarnya dikutip republikaonline.com.
KIP ini, kata Anies, akan lebih banyak penerimanya dari pada BSM. Nanti pelan-pelan BSM digantikan dengan KIP.
Menurut Anies, tidak boleh melihat angka kemiskinan seperti melihat angka statistik sebab ini adalah penderitaan. Soal mengubah penderitaan menjadi kesejahteraan.
Diharapkan, kata Anies, dengan KIP anak-anak putus sekolah bisa kembali ke sekolah. Anak-anak yang pelatihan di balai latihan kerja juga bisa mendapat KIP agar mereka bisa berlatih dengan baik sehingga usai latihan bisa kerja atau membuka wirausaha (ags/01)
Artikel ini telah dibaca 1476 kali
