KalbarOke.Com — Aktivitas penyeberangan feri di lintasan strategis Bardanadi–Siantan terpaksa dihentikan sementara waktu akibat kerusakan parah pada fasilitas dermaga. Kondisi infrastruktur yang sudah tidak layak ini dinilai sangat berisiko bagi keselamatan jiwa para pengguna jasa penyeberangan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, meninjau langsung lokasi dermaga didampingi Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, serta perwakilan balai dari Kementerian Perhubungan pada Jumat (17/4/2026).
“Dari hasil peninjauan, khususnya pada bagian dermaga, kondisinya sangat memprihatinkan dan sudah tidak layak digunakan,” tegas Yuliansyah usai melihat langsung titik kerusakan.
Yuliansyah menyatakan bahwa DPR RI akan mendorong agar pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan segera memberikan dukungan anggaran dari APBN. Menurutnya, langkah jangka pendek berupa subsidi anggaran kepada pelaksana perlu dipertimbangkan agar layanan publik ini tidak lumpuh terlalu lama.
“Setelah Detail Engineering Design (DED) selesai, baru bisa ditentukan berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Kami akan mengawal agar anggaran nasional bisa membantu daerah mengatasi persoalan ini,” imbuhnya.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan bahwa kerusakan konstruksi dermaga sebenarnya telah terdeteksi sejak awal bulan Ramadan. Namun, tingkat kerusakan yang semakin berat—termasuk bagian lantai yang patah dan jebol—membuat pemkot tidak memiliki pilihan selain menghentikan operasional.
“Sejak awal Ramadan sebenarnya sudah tidak layak digunakan karena berisiko tinggi, khususnya untuk truk atau kendaraan bertonase besar,” ungkap Edi.
Ia mengakui penghentian ini berdampak langsung pada masyarakat. Arus lalu lintas di jalur darat kini mengalami kepadatan luar biasa lantaran seluruh kendaraan harus beralih menggunakan Jembatan Kapuas, yang mengakibatkan kemacetan panjang di beberapa titik kota.
Berdasarkan kajian teknis sementara, perbaikan total dermaga diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp5 miliar. Edi menyebut pihak operator atau investor penyeberangan telah menyatakan ketidaksanggupannya untuk menanggung biaya sebesar itu secara mandiri.
Di sisi lain, kemampuan APBD Kota Pontianak saat ini sangat terbatas karena adanya penyesuaian prioritas program pembangunan lainnya.
“Karena kewenangan fasilitas penyeberangan ini ada di pusat, kami berharap perbaikan menggunakan APBN. Namun, kami juga membuka opsi kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari BUMN maupun pihak swasta,” pungkas Edi.
Saat ini, Pemerintah Kota Pontianak masih menunggu kepastian jadwal pelaksanaan perbaikan dari Kementerian Perhubungan agar mobilitas warga antara wilayah Pontianak Kota dan Pontianak Utara dapat kembali normal.
Ringkasan Berita
- Operasional feri penyeberangan Bardanadi-Siantan ditutup sementara karena konstruksi dermaga patah dan jebol.
- Penutupan dilakukan guna menghindari kecelakaan, terutama bagi kendaraan angkutan berat yang berisiko terperosok.
- Anggota DPR RI Yuliansyah menjanjikan pengawalan anggaran pusat (APBN) agar perbaikan dapat segera dieksekusi oleh Kemenhub.
- Estimasi biaya perbaikan mencapai lebih dari Rp5 miliar, angka yang sulit dicover oleh APBD Kota maupun pihak operator swasta.
- Dampak penutupan memicu kemacetan parah di jembatan penyeberangan karena menjadi satu-satunya jalur alternatif yang tersisa.
