KalbarOke.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi. Papua dinilai memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus kepentingan nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Presiden menyebut pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah merancang kebijakan agar masyarakat Papua dapat menikmati langsung manfaat dari energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri.
“Papua punya sumber energi yang sangat baik. Daerah-daerah di Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi penyediaan listrik di wilayah terpencil. Menurutnya, kemajuan teknologi telah membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dibangun di daerah-daerah yang sulit dijangkau infrastruktur konvensional.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim BBM mahal-mahal dari daerah lain,” tegasnya.
Selain energi terbarukan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan energi berbasis sumber daya lokal, termasuk pengembangan bahan bakar nabati. Kebijakan ini menjadi bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mencapai swasembada energi sekaligus swasembada pangan dalam lima tahun ke depan.
Presiden Prabowo menilai kemandirian energi akan berdampak besar terhadap penguatan fiskal negara. Saat ini, impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Pengurangan impor tersebut diyakini dapat menghemat ratusan triliun rupiah yang dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah.
“Kalau kita bisa potong setengah saja, itu sekitar Rp250 triliun. Bahkan kalau bisa dipotong lebih besar, setiap kabupaten berpotensi mendapat alokasi pembangunan hingga satu triliun rupiah,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan target konkret pemerintah, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Dalam empat tahun ke depan, impor bensin juga ditargetkan dihentikan secara bertahap.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Bappenas, kementerian terkait, serta komite percepatan pembangunan. Kepala daerah diminta menyusun skala prioritas sesuai kebutuhan dan tantangan wilayah masing-masing.
“Tidak semua bisa diselesaikan sekaligus, tetapi dengan prioritas yang jelas, kita bisa sesuaikan dengan kemampuan yang ada saat ini,” pungkas Presiden. (*/)
