KalbarOke.com – Pemerintah Indonesia tengah mengikuti proses bidding lahan strategis di kawasan Western Hindawiyah, Makkah, yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Lahan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan Kampung Haji Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji dan umrah asal Tanah Air.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, usai melaporkan perkembangan rencana pembangunan Kampung Haji kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/12/2025).
“Yang kedua adalah yang proses bidding, yang nomor enam namanya di Western Hindawiyyah. Itu jaraknya hampir sama, 2,5 kilometer dari Masjidil Haram,” ujar Rosan kepada awak media.
Rosan mengungkapkan, proses bidding saat ini telah memasuki tahap akhir. Dari sekitar 90 bidang lahan yang ditawarkan oleh otoritas Arab Saudi, Indonesia berhasil masuk dua besar kandidat yang dinilai paling memenuhi kriteria.
Ia menegaskan, mekanisme bidding di Arab Saudi tidak ditentukan oleh besaran harga, melainkan berdasarkan kualitas rencana pembangunan, desain kawasan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan setempat. Hasil akhir proses bidding tersebut diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. “Rencananya mungkin akhir bulan ini atau Januari,” ungkap Rosan.
Seluruh perkembangan proses tersebut, lanjut Rosan, telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Jika Indonesia berhasil memperoleh lahan tersebut, pemerintah optimistis pelayanan jemaah haji Indonesia dapat dilakukan secara lebih optimal dan terintegrasi.
“Kalau kita mendapatkan lahan itu, insyaallah seluruh jemaah haji kita bisa terlayani dengan tempat yang sangat baik, sangat layak, dan jauh lebih dekat dibandingkan keadaan sekarang. Ini tentu akan menambah kekhusyukan jemaah saat melaksanakan umrah dan haji,” jelasnya.
Rosan juga memaparkan bahwa pengembangan Kampung Haji Indonesia dirancang berada di dua lokasi berbeda. Skema ini bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas, pergerakan jemaah, serta logistik secara lebih efektif dan efisien selama musim haji.
Selain proses bidding, pemerintah Indonesia sebelumnya juga telah membeli lahan yang akan berstatus hak milik. Kepemilikan tersebut akan mulai berlaku pada Januari 2026, seiring diberlakukannya regulasi baru di Arab Saudi yang memperbolehkan institusi asing memiliki properti di Makkah dan Madinah.
“Ini akan sah mulai Januari sesuai undang-undang yang baru. Jadi tanah di Makkah dan Madinah ini akan menjadi hak milik,” terang Rosan.
Ia menegaskan, lahan tersebut menjadi yang pertama di Makkah yang dimiliki oleh institusi di luar Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi, kata Rosan, kini memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang serius dan berkomitmen penuh dalam mendukung pembangunan, khususnya di Makkah dan ke depan juga di Madinah.
“Mereka menyampaikan bahwa sekarang Indonesia dianggap sangat serius dan berkomitmen penuh untuk membangun dan menjadi bagian dari pembangunan, terutama di Makkah dan insyaallah juga di Madinah,” pungkas Rosan. (*/)
