KalbarOke.com – Kementerian Pariwisata mulai membuka pintu kerja sama pariwisata dengan Afrika Utara. Langkah awal itu ditandai dengan kunjungan delegasi Majelis Rakyat Nasional Aljazair ke Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyambut langsung Ketua Majelis Rakyat Nasional Aljazair Mohamed Yazid Benhemmouda bersama jajaran delegasi dan perwakilan Kedutaan Besar Aljazair. Pertemuan perdana ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral sekaligus menjajaki peluang kolaborasi sektor pariwisata.
Menurut Ni Luh Puspa, kerja sama yang dibangun tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat. “Peluangnya terbuka bagi pelaku pariwisata, UMKM, pemandu wisata lokal, hingga investor,” ujarnya.
Kementerian Pariwisata mencatat, pascapandemi COVID-19, jumlah wisatawan Aljazair yang berkunjung ke Indonesia tumbuh sekitar 25 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan kedua negara.
“Ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat pasar Afrika Utara dan pengembangan wisatawan muslim,” kata Ni Luh Puspa. Ia juga menyinggung potensi transfer pengetahuan melalui enam politeknik pariwisata yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata.
Delegasi Aljazair menyampaikan ketertarikan mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengelola wisata religi dan wisata alam. Dua sektor tersebut juga menjadi fokus pengembangan pariwisata di Aljazair, yang dikenal sebagai negara kontinental dengan lanskap gurun dan kekayaan sejarah.
Kesamaan visi itu membuka ruang kolaborasi dalam penyusunan paket wisata yang saling melengkapi, memadukan karakter Indonesia sebagai negara maritim dengan Aljazair yang memiliki bentang alam Sahara. “Indonesia dan Aljazair juga memiliki keselarasan dalam pengembangan wisata budaya,” ujar Ni Luh Puspa.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohammad Paham, mengatakan kerja sama ini memang masih berada pada tahap awal. Namun pertemuan tersebut dinilai penting sebagai fondasi promosi pariwisata jangka panjang yang berkelanjutan.
“Ke depan, arah kerja sama akan difokuskan pada dukungan kebijakan dari badan legislatif dan parlemen kedua negara, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif,” kata Martini. Ia berharap langkah ini dapat mendorong terbentuknya ekosistem pariwisata yang berdaya saing global. (*/)
