Bahlil Tata RKAB Batubara, Pasokan untuk PLN Dipastikan Aman hingga April

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Foto: dok Kementerian ESDM 

KalbarOke.com – Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan batubara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) tetap aman di tengah penataan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor batubara. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan rencana produksi dengan kebutuhan pasar sekaligus menjaga stabilitas harga.

“RKAB untuk batubara dan nikel memang sedang kita tata. Kita hitung betul antara supply dan demand. Idealnya, produksi besar tapi harganya juga bagus,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.

Bahlil menjelaskan Indonesia saat ini menyumbang sekitar 43 persen pasokan batubara dunia, dari total kebutuhan global yang diperkirakan mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Produksi nasional berada di kisaran 500 hingga 550 juta ton. Namun besarnya pasokan tersebut tidak otomatis diikuti harga yang tinggi karena harga batubara ditentukan oleh mekanisme pasar internasional.

Baca :  Bidik 40 Ribu Wisatawan India, Kemenpar Targetkan Transaksi Rp48 Miliar di OTM 2026 Mumbai

“Ketika supply besar dan demand tidak seimbang, harga menjadi turun. Ini realitas pasar global yang harus kita sikapi dengan kebijakan yang tepat,” kata dia.

Penataan RKAB, menurut Bahlil, bertujuan menciptakan keseimbangan antara volume produksi dan nilai ekonomi yang diterima pelaku usaha, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Ia menegaskan sumber daya alam merupakan aset strategis yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar tetap tersedia bagi generasi mendatang.

Baca :  Indonesia Buka Peluang Investasi Mineral Kritis bagi Perusahaan AS, Bahlil: Tetap Patuh Hilirisasi

Untuk kebutuhan domestik, khususnya pembangkit listrik, pemerintah memprioritaskan pemenuhan pasokan nasional. Bahlil memastikan pasokan batubara untuk PLN dalam kondisi aman. “Untuk kebutuhan PLN, saya pastikan sampai Maret-April tidak ada masalah,” ujarnya.

Pemerintah, kata Bahlil, terus memantau pasokan batubara domestik dengan memperhatikan kualitas dan harga yang ekonomis. Langkah ini diharapkan menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri pertambangan di tengah dinamika pasar global. (*/)