Pemerintah Kaji Work From Anywhere bagi ASN untuk Hemat BBM di Tengah Ketegangan Timur Tengah

Pemerintah mengkaji penerapan Work From Anywhere bagi ASN sebagai upaya penghematan BBM di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Sistem kerja fleksibel dinilai tak mengurangi jam kerja. Foto: tangkapan layar YouTube PonTV

KalbarOke.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan pemerintah tengah mengkaji penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi aparatur sipil negara (ASN). Skema kerja fleksibel ini dipertimbangkan sebagai salah satu langkah untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Kajian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong efisiensi energi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Rini menjelaskan, pemerintah sedang membahas kemungkinan penerapan Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari lokasi mana pun bagi sebagian ASN. Pembahasan itu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Baca :  Prabowo Tegaskan Perang Melawan Korupsi dan Target Kemandirian Pangan-Energi

“Penerapan sistem kerja fleksibel sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah sudah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 dan juga Peraturan Presiden Nomor 21 yang mengatur tentang Flexible Working Arrangement,” kata Rini.

Menurut dia, skema WFA bukan berarti mengurangi jam kerja pegawai negeri. Kebijakan tersebut lebih pada penyesuaian pola kerja dengan memanfaatkan teknologi digital agar pekerjaan tetap dapat dilakukan secara efektif dari berbagai lokasi. Rini menegaskan, layanan publik tetap harus berjalan normal meskipun sebagian pegawai bekerja secara daring atau dari lokasi berbeda.

Baca :  Prabowo: Danantara Jadi Pilar Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Global

Ia menambahkan pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa pekerjaan pemerintahan dapat tetap berjalan dengan sistem kerja digital. “Pengalaman pandemi menunjukkan layanan pemerintah dan pekerjaan ASN tetap bisa berjalan secara online,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah juga akan mempercepat transformasi menuju pemerintahan digital agar pelayanan kepada masyarakat tetap terintegrasi dan optimal, sekalipun pola kerja pegawai menjadi lebih fleksibel. Pemerintah berharap penyesuaian sistem kerja ini dapat membantu menghemat penggunaan BBM tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (*/)