BGN Kalbar Ungkap 97 Dapur SPPG Tersuspend Akibat Fasilitas dan IPAL Belum Penuhi Standar

PC PMII Pontianak Raya menggelar diskusi Gen Z Talk bersama BGN Kalbar untuk membahas arah program Makan Bergizi Gratis dan evaluasi ratusan dapur SPPG. (Foto: Ist.)

KalbarOke.Com — Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pontianak Raya menggelar kegiatan Gen Z Talk bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Sabtu (16/5/2026) siang. Diskusi terbuka yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak ini mengangkat tema mengenai peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam menopang Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini didesain sebagai wadah dialog interaktif untuk membedah implementasi program MBG di lapangan sekaligus menjawab berbagai isu yang berkembang di media sosial. Melalui forum ini, para mahasiswa dapat melakukan evaluasi dan memahami lebih luas arah kebijakan pemenuhan gizi nasional ke depan.

Ketua PC PMII Pontianak Raya, Faisal, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membuka wawasan mahasiswa mengenai tanda tanya besar terkait operasional program MBG. Kehadiran otoritas resmi BGN diharapkan mampu memberikan jawaban langsung atas persoalan teknis di tingkat bawah.

“Kita bertujuan untuk membuka dan mendatangkan kepala regional BGN tersendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa atau isu-isu yang ada di media sosial, sehingga para mahasiswa juga terbuka pola pikirnya, dan juga saling berbagi pengetahuan antara mahasiswa dan BGN,” ujar Faisal.

Kepala Regional BGN Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, yang hadir langsung sebagai narasumber menyampaikan apresiasinya atas inisiatif elemen mahasiswa tersebut. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran krusial sebagai mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi jalannya program di lapangan.

Baca :  Pasar Cempaka dan Kapuas Indah Bakal Direvitalisasi, Targetkan Jadi Pusat Kuliner dan Kreativitas Pemuda

Agus memaparkan bahwa program MBG di Kalimantan Barat diarahkan untuk melakukan intervensi gizi mulai dari ibu hamil, balita, hingga ibu menyusui sebagai langkah konkret menekan angka stunting. Di samping perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045, program ini juga diwajibkan menjadi penggerak roda ekonomi daerah.

“Keterlibatan UMKM dan juga keterlibatan para masyarakat petani lokal sebagai distribusi bahan baku dapat menopang ekonomi kita, dan juga perbaikan SDM. Kualitas SDM akan lebih baik, dan itu diharapkan bisa menjadi penopang di Indonesia Emas 2045,” kata Agus Kurniawi.

Lebih lanjut, Agus membeberkan data pemetaan data lokasi atau scan aglomerasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kalimantan Barat. Hingga hari ini, tercatat sebanyak 499 SPPG yang telah terdata, namun seluruhnya belum beroperasi penuh karena masih dalam proses administrasi keuangan dan rekening virtual.

Di sisi lain, BGN Kalbar bersikap tegas dengan menghentikan operasional sementara atau men-suspend sebanyak 97 SPPG karena kedapatan belum memenuhi standar kualitas baku yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca :  Kritik Transparansi Mitra SPPG, BPM Kalbar Minta APH Kawal Program Makan Bergizi Gratis

“Untuk sekarang SPPG yang tersuspend di provinsi Kalimantan Barat masih sebanyak 97 SPPG tersuspend berdasarkan dari fasilitas belum memenuhi, kemudian dari IPAL belum memiliki IPAL yang standar, kemudian dari SLHS belum terbit dan lain sebagainya,” ungkap Agus secara blak-blakan.

Pihak mitra yayasan saat ini sedang melakukan perbaikan dan pemenuhan fasilitas dasar pada puluhan dapur pemenuhan gizi yang terkendala tersebut. BGN memastikan akan segera mengajukan pencabutan status suspend tersebut ke pusat apabila seluruh kelayakan fasilitas dan pengelolaan limbah di lapangan telah dinyatakan selesai diperbaiki.


Ringkasan Berita:

  • PC PMII Pontianak Raya mengadakan diskusi Gen Z Talk bersama Kepala Regional BGN Kalbar pada Sabtu (16/5/2026).
  • Forum membahas keterkaitan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.
  • Agus Kurniawi mengungkapkan 97 dapur SPPG di Kalbar saat ini berstatus tersuspend akibat belum memenuhi standar fasilitas, IPAL, dan SLHS.
  • BGN Kalbar mewajibkan penyerapan bahan baku pangan program MBG bersumber dari petani lokal dan pelaku UMKM daerah.
  • Tercatat ada 499 SPPG di Kalbar yang sudah masuk skema aglomerasi namun belum beroperasi karena kendala teknis pencairan anggaran.