KalbarOke.Com — Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalimantan Barat. Fokus utama kritik tersebut tertuju pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.
Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy, mengungkapkan adanya potensi konflik kepentingan yang muncul akibat kewenangan penentuan mitra yang terkesan terpusat. Ia menilai hingga saat ini belum ada Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan program tersebut di lapangan, Kamis (7/5/2026).
Menurut Gusti Eddy, proses verifikasi dan validasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga mekanisme pelaporan keuangan saat ini masih dinilai sangat lemah. Hal ini dikhawatirkan dapat membuka ruang bagi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Sejumlah dapur diduga belum memenuhi standar teknis SPPG yang berpotensi berdampak pada keamanan pangan. Bahkan, sempat ada kasus keracunan makanan yang menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu,” ujar Gusti Eddy memberikan catatan serius.
Selain masalah teknis, BPM Kalbar juga menyayangkan ketiadaan indikator keberhasilan program yang terukur. Ia menduga belum ada pengukuran awal atau baseline terhadap status gizi para penerima manfaat, sehingga capaian program sulit untuk dievaluasi secara akurat baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
“Saya rasa belum terdapat indikator keberhasilan program yang terukur. Ada kemungkinan belum dilakukan pengukuran awal terhadap status gizi dan capaian penerima manfaat,” tegas Gusti Eddy.
Atas dasar berbagai temuan tersebut, BPM Kalbar mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan RI, untuk melakukan monitoring secara ketat. Langkah ini dinilai penting untuk menutup celah korupsi yang mungkin terjadi dalam pengelolaan anggaran negara yang besar tersebut.
Gusti Eddy menegaskan bahwa organisasinya tidak akan tinggal diam jika menemukan adanya bukti penyimpangan di lapangan. Pihaknya mengaku siap untuk mengumpulkan data dan melaporkan secara resmi jika terdapat dugaan kuat tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program MBG.
“Apabila kami mendapatkan temuan dugaan korupsi, kami tidak segan-segan akan melaporkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan KPK. Kita bersama harus bisa menutup celah-celah yang berpotensi menjadi kelemahan sistem,” pungkas Gusti Eddy.
Ringkasan Berita:
- BPM Kalbar mengkritik kurangnya transparansi dalam penentuan mitra dapur SPPG pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Ketua BPM Kalbar Gusti Eddy menyoroti potensi konflik kepentingan dan ketiadaan SOP yang jelas di tingkat daerah.
- Terdapat kekhawatiran mengenai standar teknis dapur yang dapat berdampak pada keamanan pangan bagi para siswa.
- BPM mendesak KPK dan Kejaksaan RI untuk melakukan pengawasan ketat guna mencegah potensi praktik korupsi.
- Gusti Eddy menegaskan kesiapan pihaknya untuk melaporkan setiap temuan penyimpangan anggaran program MBG kepada aparat penegak hukum.
