KalbarOke.Com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mengakselerasi transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dalam upaya ini, Bank Kalbar diharapkan dapat berperan lebih aktif sebagai mitra kunci, khususnya dalam pengadaan dan implementasi alat transaksi digital seperti tapping box dan Electronic Point of Sales (e-POS). Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan bahwa Pemkot telah mengimplementasikan sejumlah terobosan digital, termasuk platform e-Ponti untuk pembayaran serta administrasi perpajakan dan pendapatan daerah, serta sistem QRIS. Ke depannya, pengembangan e-commerce daerah juga akan ditingkatkan untuk memudahkan masyarakat dan wajib pajak dalam melakukan transaksi elektronik, meminimalkan potensi kebocoran dari interaksi manual.
“Kita harapkan Bank Kalbar dapat menjadi mitra utama yang mampu menjawab kebutuhan transformasi digital ini,” tegas Edi usai mengikuti rapat percepatan digitalisasi keuangan daerah di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Rabu (16/7/2025).
Edi menambahkan bahwa meskipun Bank Indonesia berperan penting sebagai regulator dan pendamping strategis, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia, dan ketersediaan perangkat digital di sektor usaha mikro dan kecil masih menjadi kendala. Oleh karena itu, peran aktif Bank Pembangunan Daerah, dalam hal ini Bank Kalbar, sangat diperlukan.
Penggunaan tapping box dan e-POS menjadi fokus utama yang didorong Pemkot Pontianak, khususnya untuk sektor pajak restoran. Dengan penerapan alat transaksi digital yang lebih luas ini, diharapkan akurasi data transaksi dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah percepatan digitalisasi ini sejalan dengan arahan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) pemerintah pusat. “Kita optimistis, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan bank daerah (Bank Kalbar), percepatan digitalisasi keuangan ini bisa membawa dampak positif, baik dari sisi pelayanan publik maupun optimalisasi penerimaan daerah,” pungkas Edi. (aw/01)
Artikel ini telah dibaca 35 kali
