KalbarOke.Com – Kabar baik datang bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) secara resmi meluncurkan Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tenaga Medis pada Selasa (22/7/2025) di Jakarta. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, turut hadir langsung dalam peluncuran program inovatif ini, yang bertujuan mendongkrak aksesibilitas dan kualitas pendidikan tinggi bagi tenaga medis di Tanah Air.
Program strategis ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya besar pemerintah dalam mewujudkan AstaCita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya melalui penguatan sistem kesehatan akademik.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus berorientasi pada akses, mutu, relevansi, dan dampak, selaras dengan misi AstaCita. “Kita perlu menghasilkan tenaga medis yang berkualitas dan hilirisasi riset yang berkontribusi untuk peningkatan sistem pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Mendiktisaintek menjelaskan bahwa kementeriannya telah mengkoordinasikan 136 Fakultas Kedokteran (FK), dengan 25 di antaranya telah menjalankan 358 program studi spesialis/subspesialis. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, sebuah satuan tugas (satgas) khusus telah dibentuk. Satgas ini akan fokus pada tiga strategi utama:
• Penambahan program studi baru dan peningkatan kuota mahasiswa dokter spesialis/subspesialis melalui kemitraan perguruan tinggi.
• Penempatan residen senior pada Rumah Sakit Pendidikan (RSP) prioritas.
• Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.
“Kita bisa meningkatkan kolaborasi dan kawal program ini bersama-sama. Hal yang masih kurang, kita perbaiki. Kemendiktisaintek terbuka untuk berbagai masukan dan kritik,” tambah Mendiktisaintek Brian Yuliarto, menekankan pentingnya kerja sama.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti urgensi reformasi paradigma pendidikan dokter. Ia menegaskan pentingnya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia, yang harus diiringi dengan percepatan produksi dokter. “Isu pemerataan dokter spesialis merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri kepentingannya,” tegas Menkes.
Kemendiktisaintek saat ini menjalin kemitraan strategis dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), yang mengkoordinasikan 57 FK. Melalui kemitraan ini, direncanakan pembukaan 148 program studi baru dokter spesialis dan subspesialis serta kolaborasi dengan lebih dari 350 rumah sakit pada tahun 2025-2026. Akselerasi ini diharapkan dapat melipatgandakan jumlah kuota mahasiswa menjadi lebih dari 8.000 pada tahun 2026, dengan implikasi peningkatan lulusan hingga lebih dari 6.000 per tahun pada tahun 2030.
Dengan kebijakan kuota mahasiswa baru FK sekitar 18.000 per tahun, ditambah peningkatan pesat jumlah FK menjadi 144 fakultas pada 2025 dan sekitar 26 FK baru, jumlah lulusan diproyeksikan dapat mencapai sekitar 15.000 dokter per tahun pada tahun 2030. Diperkirakan, antara tahun 2025–2030, Indonesia akan menghasilkan lebih dari 48.000 dokter, sebuah langkah krusial untuk mengatasi kesenjangan kekurangan dokter yang selama ini menjadi perhatian Kementerian Kesehatan.
Di wilayah Kalimantan Barat sendiri, terdapat 22 RSUD (Tipe A, B, C, dan D). Data menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam ketersediaan beberapa jenis dokter spesialis, yang umumnya harus ada di setiap rumah sakit. Jenis spesialis yang paling dibutuhkan antara lain Dokter Spesialis Anak, Anestesiologi dan Terapi, Bedah, Obstetri dan Ginekologi, Patologi Klinik, Penyakit Dalam, hingga Radiologi.
Secara umum, dari 186 dokter spesialis yang ada di RSUD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, idealnya dibutuhkan 595 dokter. Ini berarti masih kekurangan 409 dokter spesialis di tujuh bidang tersebut. Sementara itu, untuk RSUD tingkat provinsi, saat ini terdapat 33 dokter spesialis, namun idealnya dibutuhkan 40, menyisakan kebutuhan 7 dokter spesialis lagi.
Menyikapi urgensi ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyambut baik program akselerasi ini. Ia berharap program ini dapat segera terealisasi. “Program ini sangat kami harapkan dapat segera terealisasi untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Kalbar mengingat kebutuhan akan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Barat,” harap Harisson.
Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen untuk reformasi pendidikan, Indonesia, dan khususnya Kalimantan Barat, diharapkan dapat segera mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas untuk seluruh masyarakat. (aw/01)
Artikel ini telah dibaca 64 kali
