PONTIANAK-KB1-Bila selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi lebih konsen menangani kasus korupsi ditingkat pusat, maka sekarang perhatiannya akan ditujukan ke daerah. Wakil Ketua KPK RI Adnan Pandu Praja, saat berada di Pontianak, Selasa (18/11/2014), menjelaskan perhatian mereka harus ke daerah karena Presiden Jokowi selaku pimpinan pemerintahan di pusat sudah cukup serius untuk mencegah praktik korupsi.
“Dan bahkan Jokowi sudah berkomitmen bahwa selama ia memerintah, jangan sampai ada para pembantunya yang ditahan KPK,“ ujar Wakil Ketua Bidang Pencegahan dan Penindakan ini saat tampil dalam perbincangan di PonTV, Selasa sore.
Kehadiran Adnan Pandu Praja ke Kalbar, dalam rangka menghadiri acara sosialisasi mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan rencananya berlangsung di Kantor Gubernur Kalbar, pada hari Rabu (19/11/2014).
Menurut Adnan, pemerintah kabupaten dan kota serta propinsi mesti diawasi mengingat pengelolaan anggaran yang dilakukan sangat besar. Jumlahnya mencapai ratusan miliar dan bahkan triliunan rupiah. Dengan kewenangan yang cukup kuat dimiliki Bupati, Walikota, maupun Gubernur diera otonomi, tidak menutup kemungkinan berpotensi untuk terjadinya penyimpangan.
“Kenyataan memang demikian,” ungkap mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional melanjutkan pembicaraan. Dari beberapa kepala daerah terlibat korupsi yang pernah dibekuk dan ditangani KPK, praktik korup yang dilakukan cukup sistematis dan rapi. Bahkan tak jarang dalam melakukan aksinya, kata Adnan, kepala daerah melibatkan keluarga, seperti istri, anak, saudara, dan kerabat lainnya.
Supaya kepala daerah maupun aparaturnya tidak berurusan dengan persoalan hukum dalam pengelolaan keuangan, ujar Adnan, maka sejak dini , sosialisasi, pembinaan, pengawasan, mesti dilakukan intensif. “Dengan demikian, mereka (kepala daerah) akan lebih waspada dan berhati-hati,” tegas Wakil Ketua KPK RI meyakinkan.(dik/02)
Artikel ini telah dibaca 1396 kali
