PONTIANAK, KB1- Sejumlah elemen mahasiswa-organisasi kepemudaan menggelar konsolidasi, sebagai bentuk menyikapi kebijakan pemerintah, menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kegiatan ini diprakarsai Indonesia Bersuara diikuti HMI, PMKRI, GMNI, PMII, KAMMI, Solmadapar, HTI, KMKS, HMKR, Bem Se-Untan dan Forum Mediasi Kalbar.
Acara digelar di restoran Cita Rasa, Jalan Sultan Syarif Abdurahman, menghasilkan beberapa rekomedasi yang ditujukan untuk pemerintah pusat, Selasa (19/11/2014). Ketua Indonesia Bersuara, Faiz menyebutkan konsolidasi ini sebagai upaya untuk menyatukan pemikiran dalam menyikapi kenaikan harga BBM bersubsidi yang dinilai sangat tidak etis dan sangat membebani rakyat kecil.
Kenaikan ini dinilai menimbulkan banyak dampak bagi rakyat Indonesia dan Kalbar sebagai kesatuan Indonesia ikut menanggung dampak dari kebijakan pemerintah. Ketua Forum Mediasi Kalbar, Zulfydar Zaidar Mohtar, Kalbar merupakan provinsi miskin yang memiliki IPM peringkat ke 28 dari 33 provinsi.
“Jadi kenaikan BBM sangat membebani masyarakat yang sudah miskin,” tuturnya.
Menurutnya, Presiden dipilih oleh rakyat yang harus mengemban amanah rakyat, bukan malah menantang rakyat yang tidak setuju dengan kebijakan kenaikan BBM ini.
Sementara Ketua GMKI, Antona menolak kenaikan BBM ini karena dampak kenaikan BBM ini membuat masyarakat kecil semakin terpuruk.
“Sebelum dinaikkan harga BBM saja masyarakat kita sudah kewalahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi BBM sudah dinaikkan, jadi masyarakat kita sangat merasakan dampak dari kenaikan BBM ini,” katanya.ungkapnya
Dari konsolidasi yang dilakukan menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat yaitu menolak kenaikan BBM, menghentikan impor motor dan mencoba memproduksi kendaraan bermotor dalam negeri, melakukan sosialisasikan kepada masyarakat tentang aset-aset asing, mengoptimalkan minyak di Indonesia kemudian membuat kilang minyak oleh masyarakat Indonesia, memberantas mafia dan broker migas, menaikan pajak barang mewah, melakukan pengawasan subsidi BBM yang harus tepat sasaran, meminta transparansi kenaikan dan alokasi BBM, menghapuskan lembaga atau BUMN atau lembaga lainnya yang tidak efektif di Indoneisa dan meminta adanya dana alokasi khusus naik menjadi 100 persen. (sai/01)
Artikel ini telah dibaca 1499 kali