KalbarOke.Com – Di tengah gelombang demonstrasi yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, Kalimantan Barat tetap teguh menjaga kondusifitas. Gubernur Ria Norsan memastikan, stabilitas daerah jadi prioritas utama, dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Melalui rapat koordinasi virtual bersama para kepala daerah, Norsan menegaskan bahwa unjuk rasa di Kalbar berlangsung tertib dan damai. Bahkan di daerah yang sebelumnya tak terduga, seperti Kabupaten Kayong Utara, aksi tetap terkendali. Hal ini menunjukkan matangnya kesadaran masyarakat Kalbar dalam menyampaikan aspirasi.
Fokus pada Masalah Utama: Infrastruktur dan Pertambangan
Selain membahas isu keamanan, pertemuan tersebut juga menyoroti dua masalah krusial yang paling dirasakan masyarakat: infrastruktur jalan dan pertambangan tanpa izin (PETI).
Norsan mengakui keterbatasan anggaran dalam memperbaiki jalan provinsi yang rusak. Meski telah mengalokasikan Rp 475 miliar tahun ini, dana tersebut belum bisa menutupi kebutuhan perbaikan di 13 kawasan kota. Terlebih, lebih dari 60% jalan kabupaten pun mengalami kerusakan.
“Kondisi jalan kita memang berat dan dana terbatas. Kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan,” ujarnya.
Terkait PETI, pemerintah daerah berupaya mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Norsan menjelaskan, hanya dua kabupaten yang sudah memiliki WPR, yaitu Ketapang dan Kapuas Hulu. Prosesnya yang berbelit-belit di tingkat pusat menjadi kendala utama.
Melawan Hoaks dan Menjaga Persatuan
Gubernur juga menyoroti maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial. Ia mencontohkan kabar bohong tentang terbakarnya gedung DPR RI yang sempat membuat panik. Ia pun berpesan agar masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum terverifikasi.
Untuk menjaga stabilitas, Norsan mengeluarkan tiga instruksi strategis:
1. Perkuat Koordinasi dan Komunikasi: Melibatkan tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan media untuk melawan hoaks.
2. Pendekatan Humanis oleh Aparat: Aparat keamanan diminta bertindak persuasif dan melindungi masyarakat dari provokasi.
3. Ketersediaan Pelayanan Publik: Pemerintah daerah harus memastikan layanan vital seperti pendidikan, kesehatan, dan UMKM tetap berjalan tanpa terpengaruh situasi politik.
Sebagai penutup, Norsan mengajak seluruh pihak menjadikan Kalimantan Barat sebagai contoh provinsi yang aman, damai, dan demokratis. “Kalbar adalah rumah besar yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai ada pihak yang memecah belah persatuan,” tegasnya. (adp/01)
Artikel ini telah dibaca 27 kali
