KalbarOke.com – Pemerintah memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dirancang untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, belanja negara melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) akan menjadi instrumen strategis untuk memastikan manfaat APBN dirasakan hingga pelosok Nusantara.
“APBN melalui belanja K/L dan TKDD menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa 2 September 2025.
Dalam RAPBN 2026, alokasi belanja per kapita disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Rinciannya, Sumatera mendapat Rp6,5 juta per kapita, Kalimantan Rp8,5 juta, Sulawesi Rp7,3 juta, Jawa Rp5,1 juta, Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta, dan Maluku–Papua Rp12,5 juta.
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Selain belanja K/L, pemerintah juga menyiapkan TKD 2026 sebesar Rp650 triliun. Dana ini mencakup kebutuhan belanja pegawai, operasional, hingga layanan publik seperti sekolah dan puskesmas. Rinciannya meliputi:
Dana Bagi Hasil: Rp45,1 triliun
Dana Alokasi Umum: Rp373,8 triliun
Dana Alokasi Khusus: Rp155,1 triliun
Dana Otsus: Rp13,1 triliun
Dana Istimewa DIY: Rp0,5 triliun
Dana Desa: Rp60,6 triliun
Insentif Fiskal: Rp1,8 triliun
Kebijakan TKD juga diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah, termasuk implementasi Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Istimewa DIY, serta penguatan Dana Desa yang salah satunya menopang program Koperasi Desa Merah Putih.
Dengan sinergi belanja pusat dan daerah, pemerintah optimistis program prioritas bisa lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (*/)
Artikel ini telah dibaca 45 kali
