Netralitas Media Massa Lawan Pembungkaman dan Alat Politik Praktis

0
Dialog public digelar LAPMI HMI cabang Pontianak menghadirkan tiga narasumber di antaranya pengamat politik Untan DR Jumadi, Ketua KPID Kalbar, M.S Budi dan Direktur PONTV, Mursalin,SP. Foto Setiawan Ary

Pontianak – LAPMI HMI cabang Pontianak gelar dialog publik sekaligus launcing media online di aula rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Kamis (8/11) Sore. Dialog yang digelar mengusung tema netralitas media massa dalam melawan pembungkaman dan alat politik praktis.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber di antaranya pengamat politik untan DR Jumadi, Ketua KPID Kalbar, M.S Budi dan Direktur PONTV, Mursalin,SP. Dialog yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut membahas sejumlah isu terkait peran media massa dalam menjaga profesionalitas terhadap tekanan politik praktis menjelang pemilu.

Doktor Jumadi mengatakan, media harus mempertahankan netralitas dan independensi saat mengekspose informasi berbau pemilu. Karena dia menilai media massa punya peran penting sebagai kontrol sosial agar tidak dimanfaatkan sebagai alat politik praktis.

“Pada tahun politik seperti ini, media massa saat sedang di uji. Kenetralan seta independensinya terhadap segala bentuk tekanan politik yang ingin membungkam media, bahkan memanfaatkan media sebagai alat politik praktis. Oleh karena itu jangan sampai larut di dalamnya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPID  Kalbar Muhammad Syarifudin Budi mendukung langkah-langkah dalam mengawal media massa untuk tidak menjadi alat politik. Sebab jika terjadi hal yang demikian, maka akan mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan.

“Sudah jelas, media memiliki peran besar dalam mengontrol sosial masyarakat. Jadi sudah seharusnya media tidak melakukan keberpihakan dalam proses demokrasi yang sedang berjalan. Karena jika Insan media tidak netral dalam hal ini, tentu mencederai proses demokrasi kita,” pungkasnya. (ar)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 141 kali

SHARE