KalbarOke.com – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyiapkan tujuh solusi jangka pendek untuk menjaga perekonomian warga Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, pascapelarangan aktivitas pembakaran arang bakau di wilayah tersebut.
Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan langkah itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah agar masyarakat terdampak tetap memiliki sumber penghasilan setelah aktivitas arang bakau resmi dihentikan.
“Kita sudah ada konsep untuk memberikan solusi menyambung hidup sebagai mata pencaharian untuk mengisi perut warga Desa Batu Ampar,” kata Sujiwo usai memimpin rapat koordinasi penanganan persoalan arang bakau, Selasa, 12 Mei 2026.
Salah satu program yang disiapkan ialah penyerapan tenaga kerja melalui perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kubu Raya. Pemerintah daerah telah memanggil perwakilan delapan perusahaan dan meminta mereka memprioritaskan warga Batu Ampar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Mereka wajib ketika merekrut tenaga kerja, maka yang diutamakan adalah warga Desa Batu Ampar khususnya yang terdampak,” ujar Sujiwo.
Selain membuka akses pekerjaan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga menyiapkan pengembangan sektor hortikultura melalui kajian Dinas Pertanian. Program rehabilitasi mangrove bersama organisasi lingkungan Sampan turut diproyeksikan menjadi sumber pekerjaan sementara bagi masyarakat.
Menurut Sujiwo, warga yang terlibat dalam rehabilitasi mangrove akan memperoleh upah sekitar Rp150 ribu per hari. “Itu ada rehabilitasi mangrove yang dilakukan kelompok usaha perhutanan sosial. Mereka akan mendapatkan sekitar Rp150 ribu per hari per orang,” katanya.
Program lain yang disiapkan pemerintah meliputi penanaman kelapa genjah bersama PT BSM, pemetaan dan penguatan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), bantuan sembako jangka pendek, hingga pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sujiwo menyebut pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar wilayah Batu Ampar masuk prioritas pelaksanaan program MBG sebagai kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. “MBG sudah kita komunikasi dengan BGN supaya di sana masuk bagian dari daerah 3T yang program MBG-nya akan kita kawal,” ucapnya.
Ia menegaskan, kebijakan penghentian aktivitas arang bakau tidak hanya berorientasi pada penyelamatan lingkungan, tetapi juga harus diimbangi perlindungan terhadap ekonomi masyarakat.
Menurut dia, pemerintah ingin memastikan warga memiliki alternatif mata pencaharian yang lebih ramah lingkungan tanpa merusak kawasan mangrove. “Rakyat tetap harus makan, tetapi alam juga wajib kita selamatkan,” tutur Sujiwo. (*/)
