Oleh : Risno
Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin hari semakin memanas.Warisanyang dilimpahkan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Jokowi bagaikan buah simalakamayang membuat pemerintah sekarang menjadi dilematis.Akan menjadi teriakan masyarakat diseluruh Indonesia jika salah dalam memutuskan kebijakan tersebut.
Kenaikan harga BBM dinilai dari kalangan Pemerintah akan mengurangi beban negara dari segi anggaran,yakni dilihat dari beberapa tahun terakhir sebagian besar APBN dihabiskan untuk subsidi energi.Selain itu, kenaikan harga BBM ini dinilai akan menjadi kunci suksesnya program pemerintah pusat dan daerahdalam membangun sarana transportasi massal.
Namun tidak dipungkiri bahwa kenaikan harga BBM akan membuat masyarakat kecil merasa tercekal.Rencana pemerintah ini tidak menutup kemungkinan akan mengganggu ketenteraman rakyat kecil, seperti nelayan yang sangat bergantung kepada BBM untuk bisa melaut.
Persoalanini dinilai akan merembet kepermasalahan lain, bagaimana tidak, jika harga BBM naik itu bisa dipastikan berbuntutan dengan kenaikan harga bahan pokok, sementara tingkat kemampuan daya beli masyarakat masih sangat rendah dan ini tidak menutup kemungkinan juga akan mempengaruhi tingkat kriminalitas.
Pemerintah seolah sudah kehabisan ide untuk mengurangi beban negara sehingga subsidi BBM dijadikan kambing hitam yang menyebabkan defisit anggaran dan meningkatnya hutang negara.Padahal yang paling duluan merasakan dampak kenaikan harga BBM adalah masyarakat yang ekonominya masih dibawah rata-rata. Bayangkan saja, jauh dari tahun sebelumnya tidak sedikit masyarakat didaerah sudah merasakan harga BBM mencapai angka Rp. 15.000,-.
Ini dikarenakan pasokan dan distribusi BBM tidak merata diseluruh Indonesia.
Wacana beberapa golongan yang setuju tentang penghapusan BBM bersubsidi menurut penulis tidaklahberpikir rasional. Alasan yang diutarakan sangat tidak masuk akal, yakni hanya karena penyaluran BBMsubsidi tidak tepat sasaran. Pada saat ini jelas terlihat distribusi BBM tidak menyebar di seluruh indonesia dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah.
Jika hal ini terealisasi berarti penulis dapat menyimpulkan bahwapemerintah tidak lagi mau berbuat kebijakan dan memikirkan rakyat kecil.
Perlu diketahui bahwa tujuan subsidi adalah untuk mengurangi beban rakyat kecil dalam membelibarang. Jadi seandainya subsidi BBM ini di cabut maka rakyat kecil akan kesulitan. Kita ketahui jugabahwa di Indonesia ini masih banyak rakyat miskin, yang batas kemampuan untuk membeli barang sajasangat rendah .
Mempermudah pelaksanaan kebijakan dengan mempersulit kehidupan rakyatnyamerupakan keputusan yang sangat tidak berakal. Ini sangat bertentangan dengan azas demokrasi yangmengutamakan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus berpikir bijak bagaimana membuat keputusan yang benar-benar memihak kepada rakyat kecil.
Coba dibayangkan, saat ini saja banyak masyarakat di daerah sudah membeli BBM dengan harga Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000,-. Jadi bagaimana jika harga BBM dinaikkan, otomatis harga didaerah tersebut bisa lebih tinggi lagi. (Penulis adalah Lembaga Indonesia Bersuara Kalimantan Barat)
Artikel ini telah dibaca 2017 kali
