Prabowo: Indonesia Tak Mau Jadi “Ladang” Negara Lain, Hilirisasi Dipercepat

Presiden Prabowo menegaskan Indonesia harus berdaulat atas sumber daya alam melalui hilirisasi, dengan investasi awal Rp116 triliun di 13 proyek strategis. Foto: dok Kementan

KalbarOKe.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak ingin menjadi “ladang” bagi pihak asing dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah, kata dia, bertekad memastikan kekayaan nasional dikelola di dalam negeri dan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat.

“Bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain. Kita ingin kekayaan Indonesia ada di tangan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo saat acara peletakan batu pertama proyek hilirisasi di Cilacap, Rabu, 29 April 2026.

Menurut Prabowo, hilirisasi menjadi strategi utama dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini, komoditas tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Pada tahap awal, pemerintah meluncurkan 13 proyek hilirisasi yang tersebar di berbagai daerah dengan total investasi mencapai Rp116 triliun. Proyek tersebut mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian, serta akan terus diperluas pada fase berikutnya.

Baca :  Wamendag Dyah Roro Esti Dorong Optimalisasi IC-CEPA dalam Pertemuan dengan Dubes Chile

Di sektor pertanian, sejumlah proyek strategis dijalankan oleh PT Perkebunan Nusantara. Program tersebut meliputi pengolahan minyak sawit menjadi oleofood dan biodiesel di kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei, Sumatera Utara, pengolahan pala menjadi oleoresin di Kebun Awaya, Maluku Tengah, serta pembangunan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di wilayah yang sama.

Pemerintah menilai hilirisasi sebagai langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai pasok nasional.

Prabowo juga menyoroti pentingnya keadilan ekonomi bagi kelompok pekerja seperti petani, nelayan, dan buruh. Ia menyebut selama ini mereka belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. “Ke depan, kita pastikan setiap hasil produksi memiliki kepastian pasar dan diserap oleh bangsa sendiri,” katanya.

Baca :  Polri Ungkap 755 Kasus Penyalahgunaan BBM-LPG Subsidi, Kerugian Negara Capai Rp1,26 Triliun

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi modern. Program ini mencakup penyediaan infrastruktur seperti gudang, cold storage, hingga sarana distribusi untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Kementerian terkait memastikan akan terus mengawal implementasi hilirisasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dengan percepatan hilirisasi, pemerintah optimistis kekayaan nasional tidak lagi mengalir ke luar negeri, melainkan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. (*/)