KalbarOke.Com – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi panggung penting bagi para wakil rakyat. Dalam rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Harisson, para anggota dewan menyoroti berbagai aspek krusial, mulai dari serapan anggaran, kualitas pembangunan, hingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
WTP Bukan Sekadar Pajangan
Sorotan tajam datang dari Fraksi Nasdem yang berharap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berulang kali didapatkan Kalbar dari BPK RI tidak hanya menjadi pajangan. Mereka meminta Pemerintah Provinsi Kalbar memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan menjadikan WTP sebagai bukti kelayakan untuk mendapatkan perhatian serta alokasi dana transfer yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Sinkronisasi OPD dan Serapan Anggaran yang Optimal
Fraksi Golkar menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang lebih baik agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, sejalan dengan harapan Presiden RI untuk meningkatkan daya beli. Fraksi ini juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan sinkronisasi antar-OPD untuk memastikan seluruh kegiatan terlaksana dengan baik, tanpa ada yang terabaikan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB meminta penjelasan mendalam mengenai perubahan asumsi kebijakan umum anggaran dan pergeseran anggaran yang terjadi. Mereka menekankan bahwa penyesuaian anggaran harus sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kalbar.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Menunjukkan Dinamika Makro Ekonomi
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas capaian pemerintah provinsi dalam menyerap pendapatan daerah. Mereka mencatat bahwa estimasi pendapatan daerah pada perubahan APBD 2025 menunjukkan perubahan dari semula Rp5,994 triliun menjadi Rp5,976 triliun, yang didukung oleh peningkatan penerimaan pajak dan retribusi. Di sisi lain, belanja daerah meningkat dari Rp6,144 triliun menjadi Rp6,280 triliun.
Fraksi Demokrat dan Fraksi Amanat Nasional turut menyoroti bahwa perubahan APBD ini adalah konsekuensi logis dari dinamika kondisi makro ekonomi daerah. Mereka menegaskan pentingnya penyesuaian postur APBD untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi yang normal.
Kolaborasi untuk Dana Transfer yang Adil
Terakhir, Fraksi Nurani Keadilan Pembangunan menyuarakan kegelisahan terkait dana transfer dari pemerintah pusat yang dianggap paling kecil di regional Kalimantan. Mereka menyarankan perlunya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk mendorong pemerintah pusat agar tidak mengurangi dana transfer ke Kalbar.
Rapat ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD Kalbar menjalankan perannya sebagai pengawas dan mitra pemerintah, memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan rakyat dan kemajuan daerah. (adp/01)
Artikel ini telah dibaca 65 kali
