JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk membuktikan keseriusannya dalam menyikapi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menyetujui mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
SBY ditantang membuktikan ucapannya yang mengaku serius dan akan mengambil langkah hukum serta langkah politik atas disahkannya UU yang dikatakannya mengecewakan itu.
“Kalau SBY mau serius, dia harusnya berani pecat kader Demokrat yang memboikot, yang walk out, itu dia serius kalau itu perintah langsung dari dia. Tapi kalau dia tidak mau melakukan itu, ya dia memproduksi kebohongan,” kata tokoh lintas agama Romo Benny Susatyo dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (28/9/2014) dikutip kompas.com.
Romo Benny menilai pernyataan SBY yang mengaku kecewa atas disahkannya UU tersebut hanya kebohongan semata. Dia menilai Demokrat sebenarnya memang menginginkan pilkada dilakukan melalui DPRD.
Jika SBY serius memperjuangkan Pilkada langsung, kata Benny, seharusnya dia selaku Presiden bisa mencabut usulan pemerintah atas mekanisme pemilihan melalui DPRD. Mekanisme pemilihan melalui DPRD ini berawal dari usulan pemerintah.
“Kalau dia mau serius, cabut usulan itu karena itu usulan pemerintah. Ini persoalan sederhana, tapi dibuat drama sehingga menjadi berat,” kata Romi Benny.
Dia menilai SBY memainkan muka dua. Di satu sisi, kata dia, SBY seolah menjaga demokrasi, tetapi di lain pihak dia menelikung demokrasi. Benny juga menilai SBY sebagai aktor di balik aksi walk out para anggota DPR Fraksi Demokrat dari rapat paripurna pengambilan keputusan mengenai RUU Pilkada.
Menurut Benny, jika Demokrat memang memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung, sedianya anggota fraksinya tidak walk out begitu saja dengan dalih bahwa opsi ketiganya, yakni Pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu.
Mengenai langkah Demokrat yang tengah mengusut siapa yang memerintahkan anggota fraksi untuk walk out, Benny menilai bahwa langkah itu hanya bagian dari mengecoh publik. “Kalau berdasarkan keterangan Ruhut, dia bilang dapat SMS agar walk out, tinggal dilacak SMS-nya. Publik jangan mudah terkecoh dengan dramatologi yang dibuat. Dia pemain peranan yang paling hebat, dia berperan bermain drama, jadi sebenarnya ini sudah diskenariokan,” tutur Benny.
Ketua DPP Demokrat Sutan Bathoegana membantah SBY yang menginstruksikan kadernya untuk walkout dalam paripurna. “Yang terjadi adalah Perintah SBY untuk pilkada langsung dengan 10 syarat itu telah di instruksikan untuk diperjuangkan ” all out ” tapi Pimpinan Fraksi malah nyuruh ” Walk Out “..!” kata Sutan ketika dikonfirmasi, Minggu (28/9/2014).
Sutan mengatakan SBY kecewa berat dengan peristiwa di paripurna. Untuk itu, kata Anggota Komisi VII DPR itu, SBY telah memerintahkan Dewan Kehormatan Demokrat untuk mengusutnya. “Untuk segera mengusut perintah “All Out” menjadi ” Walk Out “..! Opsi tiga tersebut sudah didukung FPDIP, FPKB dan Hanura..! Itu yang sebenarnya terjadi,” tuturnya, dikutip tribunnews.
Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf juga dikabarkan telah siap bertanggungjawab atas kejadian itu. ”Bu Nur sudah menyatakan bertanggung jawab atas kejadian ini. Itu faktanya,” kata Sutan.
Seperti diketahui, RUU Pilkada dengan model pemilihan melalui DPRD disahkan dalam forum rapat paripurna, Jumat dini hari lalu, melalui voting yang dimenangi oleh Koalisi Merah Putih. Sebelum voting dilakukan, Demokrat melakukan aksi walk out dengan dalih bahwa opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu.
Menanggapi disahkannya RUU ini, Presiden SBY mengaku kecewa dengan proses politik di DPR yang tidak memfasilitasi syarat Fraksi Demokrat untuk RUU Pilkada yang baru disahkan. Ia pun menyebut akan menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. SBY juga mengaku tidak tahu mengenai rencana walk out kader Demokrat. (berbagai sumber)
Artikel ini telah dibaca 1738 kali
