PONTIANAK, KB1 – Pandangan akhir semua Fraksi di DPRD Kalbar dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (23/12/2014), menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum terserap secara maksimal. Maka mendongkrak PAD Kalbar, sektor pajak dibidik agar lebih ditingkatkan.
Rapat paripurna ini membahas penyampaian akhir Fraksi terhadap laporan badan anggaran atas Raperda RAPBD Kalbar pada Tahun Anggaran 2014 dan penetapan Raperda RAPBD untuk Tahun Anggaran 2015. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar Kebing didampingi oleh seluruh Wakil Ketua DPRD Kalbar ini, juga dihadiri Wakil Gubernur Cristiandy Sanjaya, Sekda Kalbar M Zeet Assovie dan seluruh SKPD Kalbar.
Sedangkan Fraksi yang terbentuk diantaranya Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, Nasdem, Nurani Keadilan Bangsa (NKB) yang terdiri dari Partai Hanura, PKPI serta PKB dan terakhir yaitu Fraksi Perkasa yang terdiri dari PPP dan PKS.
Kemudian sempat disinggung mengenai pemerkaran wilayah seperti Provinsi Kapuas Raya untuk digalakan sebagai upaya mempercepat pembangunan. Termasuk mendorong pembangunan di perbatasan disebabkan Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berdampingan dengan negara tetangga, Malaysia. Maka daerah perbatasan harus mendapatkan perhatian serius baik pemerintah daerah maupun pusat.
Sedangkan di sektor ekonomi, masih minimnya investasi yang masuk maka DPRD Kalbar dan pemerintah akan serius membangun infrastruktur, memperbaiki layanan PLN dan Air PDAM agar investasi akan bertambah banyak. Apalagi masih buruknya infrastruktur, berdampak lambatnya pertumbuhan IPM, pendidikan, kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dewan juga sempat menyoroti buruknya pelayanan BPJS Kesehatan, menyangkut tingkat pelayanan rumah sakit yang kurang maksimal. Ditambah lagi, hanya Rumah Sakit Umum Daerah yang bisa menggunakan jasa layanan BPJS. (Sai/02)
Artikel ini telah dibaca 1436 kali