PONTIANAK, KB1-Aktivis Solmadapar, Rabu(10/12) melakukan aksi di DPRD Kalbar. Mereka menuntut pemerintah daerah maupun pusat agar dalam mengambil keputusan tidak seenaknya. Mereka menginginkan setiap mengambil kebijakan harus pro rakyat agar tidak melanggar HAM.
Sekjen Solmadapar, Bagus Setiadi, Undang-undang No 39 Tahun 1999, seharusnya bisa menjamin asasi manusia sebagai hak dasar. Namun peraturan tersebut rakyat masih belum nyaman oleh aturan tersebut, dan masih banyak pelanggaran HAM khususnya di Kalbar.
Ia menyebutkan, tujuan menjalankan aksi ini untuk mengangkat isu HAM tentang korupsi. Dari segi kenaikan BBM yang katanya meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja dari sektor konsumtif ke sektor produktif.
” Baru- baru ini kenaikan harga BBM yang katanya demi kepentingan rakyat itu semua hanya alasan,” tuturnya.
” Dengan harga saat ini sangat menyengsarakan rakyat akan memicu harga kebutuhan, dan biaya hidup menjadi naik,” kata Bagus. (cece)
Artikel ini telah dibaca 1486 kali
