KalbarOke.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang anak diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi keluarga, termasuk ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah.
Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan peristiwa tersebut menjadi peringatan keras bagi negara agar lebih cepat dan nyata hadir di tengah masyarakat. “Ini pengingat agar negara hadir lebih cepat bagi warga yang membutuhkan,” kata Dedi dalam keterangannya, Rabu.
Menurut Dedi, tragedi di NTT harus menjadi momentum untuk memastikan berbagai program kesejahteraan pemerintah benar-benar menjangkau kelompok rentan. Ia menegaskan Presiden telah menyiapkan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang diarahkan secara komprehensif untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah menyiapkan program dan anggaran. Yang harus dipastikan adalah implementasinya menyentuh keluarga yang paling membutuhkan,” ujar Dedi.
Ia menyatakan Polri akan berperan aktif mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut. Langkah ini, kata Dedi, sejalan dengan masukan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, yang menilai jaringan kelembagaan Polri hingga tingkat desa berpotensi memperkuat implementasi kebijakan nasional.
Dedi menyebut pengawalan Polri mencakup sosialisasi dan pendampingan berbagai program bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan nasional, hingga Program Makan Bergizi Gratis. “Tugas kami memastikan kebijakan sampai ke rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Dedi menginstruksikan jajaran kepolisian daerah dan resor untuk turun langsung ke masyarakat bersama pemerintah daerah. Pendataan keluarga miskin ekstrem, verifikasi data penerima bantuan, hingga pendampingan akses program menjadi fokus utama.
“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai warga yang berhak menerima bantuan justru tidak mengetahui cara mengaksesnya,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, serta kementerian dan lembaga terkait agar anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menutup pernyataannya, Dedi menyatakan optimisme target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dicapai melalui kerja bersama. “Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Polri berkomitmen berada di garis depan untuk memastikan negara hadir bagi rakyat,” kata dia. (*/)
