Pompanisasi dan Pupuk Strategi Hadapi Kemarau Panjang 2026, Produksi Pangan Dijaga

Kementerian Pertanian menyiapkan langkah mitigasi kemarau panjang 2026, termasuk pompanisasi dan ketersediaan pupuk subsidi. Foto: dok Kementan

KalbarOke.com — Kementerian Pertanian memastikan kesiapan menghadapi potensi kemarau panjang pada 2026 melalui serangkaian langkah mitigasi berbasis kondisi lapangan. Pemerintah menargetkan produksi pangan nasional tetap stabil meski menghadapi tekanan iklim.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, strategi yang disiapkan mencakup pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis sistem peringatan dini, serta optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, hingga pemanfaatan pompa air dan sistem perpipaan.

“Langkah-langkah ini telah disiapkan secara terukur agar produksi pangan tetap dalam kendali,” ujar Amran dalam keterangannya, Selasa, 21 April 2026.

Berdasarkan proyeksi iklim, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dengan intensitas lebih tinggi. Sejumlah wilayah sentra produksi, terutama di Pulau Jawa, berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air irigasi yang dapat mengganggu pola tanam hingga meningkatkan risiko gagal panen.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pertanian mempercepat intervensi di daerah rawan kekeringan melalui optimalisasi pompanisasi dan pemanfaatan sumber air permukaan. Upaya ini telah dikoordinasikan sejak awal ke pemerintah daerah agar mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Baca :  Mentan Klaim Swasembada Tercapai, Stok Beras 4,6 Juta Ton Cukup hingga 11 Bulan

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyebut pompanisasi menjadi instrumen kunci dalam menjaga produktivitas saat musim kemarau. Dalam periode 2023–2025, pemerintah telah menyalurkan 80.158 unit pompa air ke berbagai daerah. Pada 2026, pemerintah menargetkan tambahan sekitar 11.000 unit pompa air didistribusikan secara nasional.

Selain itu, pemerintah memastikan ketersediaan pupuk subsidi tetap aman. Hingga 20 April 2026, dari total alokasi 9,55 juta ton, sekitar 7 juta ton masih tersedia dan siap digunakan petani di seluruh Indonesia. “Ketersediaan pupuk subsidi ini penting untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus menekan biaya usaha tani,” kata Amran.

Baca :  Indonesia-Polandia Perkuat Kerja Sama Pertanian, Fokus Ketahanan Pangan dan Investasi

Implementasi kebijakan tersebut mulai dirasakan di lapangan. Di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, petani mengaku terbantu dengan akses pupuk subsidi yang lebih mudah serta dukungan sarana produksi.

Seorang petani, Junaedi, anggota kelompok tani di Kecamatan Situraja, mengatakan harga pupuk kini lebih terjangkau sehingga biaya produksi dapat ditekan. Ia juga menyebut bantuan pompa air yang diterima sejak 2023 sangat membantu dalam menghadapi potensi kekeringan.

“Dengan pompa air, kami bisa mengambil air dari sungai terdekat. Kalau tidak ada bantuan itu, sulit mengairi lahan,” ujarnya.

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa strategi menghadapi kemarau tidak hanya bertumpu pada penyediaan sarana, tetapi juga penguatan sistem peringatan dini, pendampingan intensif kepada petani, serta penyesuaian kalender tanam berbasis kondisi iklim aktual. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pangan secara berkelanjutan. (*/)