KalbarOke.com – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kembali mencatat prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP ke-12 kali secara berturut-turut bagi Kabupaten Kubu Raya. Keberhasilan itu disampaikan langsung oleh Bupati Kubu Raya Sujiwo dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Senin (15/6/2026).
Agenda rapat paripurna tersebut membahas penyampaian pidato Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025.
Dalam pidatonya, Sujiwo menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sebelumnya telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat sebelum disampaikan kepada DPRD. “Hasil pemeriksaan menunjukkan Kabupaten Kubu Raya kembali memperoleh opini WTP atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025,” ujar Sujiwo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan indikator bahwa tata kelola dan pelaporan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “WTP bukanlah akhir perjuangan. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang telah dikelola benar-benar mampu menjawab kebutuhan rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Bupati Sujiwo juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya, Forkopimda, instansi vertikal, dan seluruh perangkat daerah yang telah mendukung jalannya pembangunan sepanjang tahun 2025.
Sepanjang tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melaksanakan berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Di antaranya rekonstruksi 37 ruas jalan poros sepanjang 34 kilometer, rehabilitasi 20 ruas jalan sepanjang 12,8 kilometer, penggantian 11 jembatan, rehabilitasi enam jembatan, hingga normalisasi sungai dan saluran irigasi lebih dari 200 kilometer.
Pemerintah daerah juga melakukan pembangunan turap dan penataan sejumlah ruang publik untuk mendukung kenyamanan masyarakat. Di sektor kesehatan, RSUD Tuan Besar Idrus berhasil ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit tipe C. Sementara pada sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah membentuk 123 Koperasi Merah Putih serta merevitalisasi sejumlah pasar tradisional guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sujiwo memaparkan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1,97 triliun atau sebesar 99,55 persen dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp1,97 triliun atau 96,33 persen dari total anggaran.
Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Johan Saimima, turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Menurut Johan, dalam pidato bupati juga disampaikan adanya peningkatan pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer ke daerah.
“Selain itu juga disampaikan mengenai SiLPA Tahun 2025 yang akan dimasukkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami mengapresiasi kerja keras semua pihak yang berhasil mengantarkan Kabupaten Kubu Raya kembali meraih opini WTP,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD akan terus mendukung pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Zainal Abidin, menyoroti masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik di sejumlah sekolah di wilayah Kubu Raya. Menurutnya, DPRD akan segera menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya guna mencari solusi atas kebutuhan guru di berbagai daerah.
“Kami akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penggabungan beberapa sekolah agar distribusi guru lebih efektif dan efisien,” katanya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, berbagai capaian pembangunan, pengelolaan keuangan yang sehat, serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat terus meningkat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*/)
