KalbarOke.com – Pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) guna memperkuat kemandirian energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan segera difinalisasi. Kajian ini menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
“Saat ini masih dalam pembahasan. CNG menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mendorong kemandirian energi di sektor LPG,” ujar Bahlil usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin, 27 April 2026.
Bahlil mengungkapkan konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya berkisar 1,6 hingga 1,7 juta ton, sehingga sebagian besar kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.
Menurut dia, bahan baku CNG berasal dari gas alam domestik, khususnya komponen metana (C1) dan etana (C2), yang dikompresi hingga tekanan 250 hingga 400 bar agar dapat digunakan secara efisien. “Industri bahan bakunya tersedia di dalam negeri. Ini yang sedang kita konsolidasikan agar hasilnya optimal,” katanya.
Saat ini, terdapat sekitar 57 badan usaha niaga yang bergerak di sektor CNG. Pemanfaatannya pun sudah mulai diterapkan di berbagai sektor, seperti perhotelan, restoran, serta sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Bahlil menegaskan, penggunaan CNG memiliki keunggulan karena seluruh bahan bakunya berasal dari dalam negeri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi impor di tengah ketidakpastian geopolitik global. “Semua produksi dalam negeri harus kita prioritaskan. Ini bagian dari strategi bertahan di tengah dinamika global,” ujarnya.
Selain CNG, pemerintah juga mengembangkan berbagai strategi lain untuk menghadapi potensi krisis energi, seperti peningkatan produksi minyak dan gas bumi, serta diversifikasi bahan bakar melalui program biodiesel B50 dan pengembangan Dimetil Eter (DME).
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam membangun sistem energi yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. (*/)
