KalbarOke.com – Lembaga keuangan global JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua dari 52 negara dalam hal ketahanan energi di tengah gejolak geopolitik global. Penilaian ini dinilai mencerminkan hasil dari berbagai kebijakan sektor energi yang dijalankan pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui kondisi energi nasional saat ini masih menghadapi tantangan besar. Produksi minyak dalam negeri tercatat sekitar 605 ribu barel per hari, jauh di bawah konsumsi nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari.
“Dalam kondisi ini kita harus putar otak untuk mencapai kemandirian energi,” kata Bahlil dalam forum bisnis Himpunan Alumni IPB University di Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.
Meski demikian, pada 2025 pemerintah mencatat capaian penting setelah produksi minyak nasional untuk pertama kalinya dalam satu dekade melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengoptimalkan sumur-sumur tua yang sebelumnya tidak produktif, termasuk peninggalan era kolonial. Pemerintah mendorong kontraktor migas menggunakan teknologi baru agar cadangan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan kembali, sekaligus melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya secara legal.
Selain itu, pemerintah mempercepat pengembangan blok migas yang selama ini tertunda. Proyek Blok Masela, misalnya, yang sempat mangkrak hampir 30 tahun, kini memasuki tahap lelang konstruksi dengan nilai investasi mencapai US$21 miliar atau sekitar Rp336 triliun (kurs Rp16.000 per dolar AS).
Di sektor bahan bakar minyak, pemerintah mencatat tonggak baru dengan penghentian impor solar pada 2026. Kebijakan ini didukung program mandatori biodiesel berbasis minyak sawit yang saat ini mencapai campuran 40 persen dan ditargetkan naik menjadi 50 persen.
Pemerintah juga menyiapkan langkah serupa untuk bensin melalui pencampuran etanol. Bahlil menyebut Indonesia memiliki bahan baku melimpah seperti singkong, jagung, dan tebu. Kebijakan campuran etanol 20 persen ditargetkan mulai diterapkan pada 2028, yang diperkirakan dapat mengurangi impor bensin hingga 8 juta kiloliter.
Namun tantangan masih besar pada sektor gas rumah tangga. Indonesia masih mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton LPG per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 1,94 juta metrik ton. Subsidi LPG pun mencapai Rp80–87 triliun per tahun.
Sebagai alternatif, pemerintah mulai mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG) yang diklaim 30–40 persen lebih murah dibanding LPG. Teknologi ini telah diuji coba di sejumlah restoran dan dapur program makan bergizi gratis, serta tengah disiapkan untuk penggunaan rumah tangga.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah. Jika sebelumnya bergantung pada kawasan Timur Tengah melalui Selat Hormuz, kini pasokan diperluas ke Afrika, Amerika, hingga Rusia.
Pemerintah memastikan stabilitas harga energi tetap terjaga. “Sampai 31 Desember, sekalipun harga minyak mentah Indonesia mencapai US$100 per barel atau sekitar Rp1,6 juta, harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik,” ujar Bahlil.
Menurut dia, ketahanan energi tidak dibangun secara instan, melainkan melalui rangkaian kebijakan strategis yang konsisten, mulai dari optimalisasi produksi, percepatan proyek migas, hingga pengelolaan impor yang lebih adaptif. (*/)
