KalbarOke.com – Pemerintah Kota Singkawang terus mempercepat program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Rumah Subsidi yang menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah pemerintah pusat.
Sebanyak 4.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk Kota Singkawang guna membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, termasuk aparatur sipil negara atau ASN yang belum memiliki rumah pribadi.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie saat membuka Sosialisasi Program Percepatan Penyediaan Rumah Subsidi yang digelar Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Singkawang di Basement Kantor Wali Kota, Kamis, 4 Juni 2026.
Menurut Tjhai Chui Mie, salah satu tantangan dalam penyaluran bantuan perumahan adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program rumah subsidi. Karena itu, Pemerintah Kota Singkawang terus memperluas sosialisasi agar masyarakat memahami syarat, mekanisme pengajuan, hingga kemudahan pembiayaan yang ditawarkan pemerintah.
“Kami terus mendukung program pemerintah pusat, termasuk melalui sosialisasi kepada ASN yang belum memiliki rumah. Kami juga menghadirkan pengembang agar masyarakat memahami manfaat dan mekanisme program rumah subsidi secara langsung,” kata Tjhai Chui Mie.
Ia menjelaskan, program rumah subsidi kini semakin diminati karena adanya skema tenor kredit hingga 40 tahun. Menurut dia, tenor panjang membuat cicilan bulanan menjadi lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun ASN.
“Dengan tenor lebih panjang, cicilan menjadi lebih ringan sehingga peluang masyarakat memiliki rumah sendiri semakin besar,” ujarnya.
Pemerintah Kota Singkawang mencatat kebutuhan rumah layak huni di daerah tersebut masih cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2025, angka backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah mencapai 8.174 keluarga atau sekitar 13,21 persen.
“Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Disperkimta Kota Singkawang Awang Dicko Mahendra mengatakan sekitar 709 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang berpotensi menjadi penerima manfaat program rumah subsidi tersebut. Selain mendorong pembiayaan yang lebih ringan, Pemerintah Kota Singkawang juga memberikan sejumlah insentif untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB bagi pengembang perumahan subsidi.
Menurut Awang, kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya pembangunan sekaligus mempercepat penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat. “Kebijakan ini merupakan langkah strategis agar semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati rumah layak dengan harga terjangkau,” ujarnya. (*/)
