PONTIANAK, KB1- Sejumlah mahasiswa di Kalbar mempertanyakan sekaligus dibingungkan dengan peluncuran kartu sakti dari pemerintahan Jokowi-JK , meliputi Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
Muhammad Faiz, Ketua Lembaga Indonesia Bersuara Kalbar menyebutkan mestinya pemerintahan baru Jokowi harus melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Hal itu bisa dilaksanakan apabila sudah melaksanakan RAPBN.
“Jangan seperti memaksakan kehendak sehingga hal ini menajadi pertanyaan besar bagi masyarakat terutama di Kalimantan Barat,” katanya.
Senada juga disampaikan Ketum HMI Cabang Ketapang, Abdul Salim saat dijumpai di Hotel Gardenia mengatakan, sebelum meluncurkan kartu sakti, pemerintahan terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.
“Problem yang terjadi hari ini adalah masyarakat jelas menjadi korban kebijakan yang hanya sebatas konsep belaka,” katanya.
Abdul Muhid, mahasiswa Fakultas Hukum Untan mengatakan Kartu Sakti tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu karena belum memiliki payung hukum yang jelas.
Sebagai contoh kartu BPJS yang kurang lebih setahun dikeluarkan ternyata sudah diganti dengan Kartu Indonesia Sehat. Hal ini dipastikan akan menjadi kebingungan masyarakat, sementara BPJS saja masih banyak masyarakat yang belum memiliki, bahkan dalam pengurusan di rumah sakit dengan menggunakan BPJS sendiri masih banyak masalah.
“Semestinya hal ini yang paling penting sebelum dikeluarkannya Kartu Sakti harus dikaji terlebih dahulu supaya tidak menjadi folemik dimasyarakat,” katanya.
Mengingat adanya tumpang tindih bahkan yang lebih penting sosialisasi hadirnya kartu sakti harus langsung bersentuhan kepada masyarkat baik masyarakat maupun perdesaan. (fz/01)
Artikel ini telah dibaca 1403 kali
