KalbarOke.Com — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa sektor kelapa sawit merupakan urat nadi perekonomian daerah yang menopang penghidupan bagi ratusan ribu keluarga. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Dialog Nasional bertema “Transformasi Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Kemandirian Pangan” di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Berdasarkan data Statistik Perkebunan Kalbar Tahun 2024, luas perkebunan kelapa sawit di Bumi Khatulistiwa telah mencapai 2,17 juta hektare dengan total produksi melebihi 7,4 juta ton per tahun. Skala besar industri ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.
“Sebanyak 284 ribu lebih kepala keluarga menggantungkan hidup pada sektor ini. Karena itu, pengelolaan sawit harus terus dioptimalkan agar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Ria Norsan di hadapan peserta dialog, Kamis (23/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan secara khusus menyoroti dinamika penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas PKH. Kebijakan penertiban ini diketahui berdampak langsung pada kebun-kebun sawit milik masyarakat yang secara administratif masuk ke dalam peta kawasan hutan.
Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Ia berharap ada diskresi atau kebijakan khusus agar kebun sawit milik rakyat, terutama yang berskala kecil, tidak dihilangkan begitu saja dari ruang kelola mereka.
“Kami telah berdiskusi dengan pemerintah pusat agar kebun masyarakat sekitar dua hektare tetap bisa dimanfaatkan, meskipun berada dalam kawasan hutan,” jelas Norsan.
Menurutnya, sektor perkebunan sawit kini menjadi tumpuan utama masyarakat Kalbar untuk bertahan hidup, terutama di tengah kondisi harga komoditas lain seperti karet yang cenderung menurun. Jika lahan kelola rakyat ini ditertibkan tanpa solusi, maka dikhawatirkan akan memukul ekonomi keluarga petani secara drastis.
Selain masalah lahan, Ria Norsan juga mendorong percepatan hilirisasi industri sawit di Kalimantan Barat. Ia menyayangkan kondisi saat ini di mana sebagian besar Crude Palm Oil (CPO) masih diekspor dalam bentuk mentah ke India dan Tiongkok, sementara aktivitas pengolahan di daerah masih sangat terbatas.
Tantangan lain yang dihadapi adalah implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun swadaya. Norsan menilai petani membutuhkan dukungan nyata berupa akses bibit unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga kemudahan pembiayaan agar mampu memenuhi standar keberlanjutan global.
“Pendekatan holistik dan kolaboratif sangat diperlukan agar sawit tidak hanya berdaya saing global, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” pungkas Ria Norsan.
Ringkasan Berita:
- Gubernur Kalbar Ria Norsan menyebut ada lebih dari 284 ribu kepala keluarga di Kalimantan Barat yang menggantungkan hidup pada sektor sawit.
- Dalam Dialog Nasional di Jakarta (23/4/2026), Gubernur meminta pemerintah pusat tidak menggusur kebun sawit rakyat yang masuk kawasan hutan.
- Pemprov Kalbar mengusulkan agar kebun masyarakat dengan luas sekitar dua hektare tetap bisa dikelola meski berada dalam status kawasan hutan.
- Ria Norsan menyoroti rendahnya hilirisasi industri sawit di Kalbar serta tantangan petani swadaya dalam memenuhi standar sertifikasi ISPO.
- Sawit dinilai sebagai tumpuan ekonomi paling krusial saat ini mengingat harga komoditas perkebunan lainnya seperti karet masih belum stabil.
