Kubu Raya – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dalam pengembangan Smart City dan e-Government. Penandatanganan kerjasama dilakukan di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Bandung yang turut disaksikan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Jumat (22/2/2019).
Penandatanganan perjanjian kerjasama disaksikan langsung Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Yusran Anizam dan sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemkab Kubu Raya. Muda menyatakan dirinya berkomitmen mempercepat pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Hal itu, menurutnya, hanya bisa terlaksana melalui penerapan berbagai aplikasi kota cerdas atau Smart City dan e-Government. Dia mengaku hendak mengejar waktu sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang akan dilaksanakan tak lama lagi di Kubu Raya. Karena itu, pihaknya ingin hasil dari kerja sama yang dilakukan segera terealisasi dan diaplikasikan.
Muda mengungkapkan, selain menjadi tuntutan kemajuan zaman, konsep smart city dan e-government sejatinya telah dia rancang semasa dirinya menjabat Bupati pertama Kabupaten Kubu Raya pada 2009-2014 silam.
“Sejak dulu sudah pernah dibangun desainnya. Karena stagnan, sekarang kita coba hidupkan kembali, Kota Bandung menjadi rujukan karena dikenal intens dan fokus dalam pengembangan banyak aplikasi terkait smart city dan e-government,” jelasnya.
Muda berharap ke depan kerja sama Pemkab Kubu Raya dengan Pemkot Bandung dapat berkembang hingga aplikasi-aplikasi lainnya. Termasuk pembangunan dan operasionalisasi command centre atau pusat kendali. Di mana command centre menjadi ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik melalui online, offline, internal, maupun eksternal yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall.
“Pemerintah Kota Bandung bahkan direferensikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait implementasi aplikasi pencegahan korupsi dan transparansi pelayanan publik,” pungkasnya. (Ata)
Artikel ini telah dibaca 1535 kali
