KalbarOke.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengkonsolidasikan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia untuk memperkuat program irigasi dan pengembangan perkebunan sebagai langkah strategis menjaga produksi pangan nasional menghadapi musim kemarau 2026.
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan program pemerintah pusat berjalan efektif di lapangan, dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi di wilayah sentra pangan.
“Sekitar 170 bupati hadir langsung, tidak diwakili,” ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Kemarau 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin, 20 April 2026.
Ia menegaskan keterlibatan langsung kepala daerah menjadi kunci percepatan program, mulai dari penguatan infrastruktur irigasi hingga peningkatan produktivitas tanaman.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp3 triliun untuk penguatan sistem irigasi pertanian. Program ini mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan (oplah), serta pompanisasi dengan cakupan hingga 1,5 juta hektare.
Selain itu, sekitar 80 ribu unit pompa disiapkan untuk mengairi hampir 1 juta hektare lahan, terutama di wilayah dengan potensi peningkatan indeks pertanaman. “Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun dari total Rp12 triliun yang didistribusikan,” kata Amran.
Ia menegaskan bahwa distribusi anggaran dilakukan berbasis potensi wilayah dan komitmen pemerintah daerah, bukan dibagi rata. “Kalau bupatinya aktif, kita percepat,” ujarnya.
Di sisi produksi, Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare guna memperluas areal tanam dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Pemerintah juga menyalurkan benih tahan kekeringan untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam setahun, khususnya di lahan kering.
Amran memastikan kondisi produksi dan cadangan pangan nasional masih dalam posisi aman. Ia menyebut dalam beberapa hari ke depan stok diperkirakan mencapai 5 juta ton.
Selain itu, standing crop tercatat sekitar 11 juta ton, sementara cadangan di sektor rumah tangga dan horeka mencapai 12,5 juta ton. Dengan jumlah tersebut, cadangan pangan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan, melampaui estimasi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan.
Di sektor perkebunan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun pada periode 2026–2027. Dana tersebut difokuskan untuk pengembangan komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete, dengan target perluasan lahan mencapai 870 ribu hektare. “Anggaran ini hampir Rp10 triliun dan merupakan hibah untuk rakyat,” ujar Amran.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Amran menyoroti penurunan produktivitas sejumlah komoditas dibanding masa lalu. Ia menilai persoalan utama terletak pada implementasi, mulai dari rendahnya rendemen hingga keterbatasan kemampuan petani dalam mengakses pupuk. “Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, akhirnya tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengawal realisasi program. Menurutnya, masih ditemukan anggaran yang belum dimanfaatkan optimal di lapangan. “Jangan semua dilempar ke pusat. Daerah harus bergerak,” ujar Amran.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Pertanian optimistis penguatan sektor irigasi dan perkebunan akan menjaga stabilitas produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim. (*/)
