KalbarOke.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia berencana menugaskan personel ke Arab Saudi untuk memperkuat perlindungan jemaah haji Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus haji ilegal dan pelanggaran hukum lintas negara.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Kepala Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 30 April 2026.
Dahnil mengatakan kompleksitas kasus haji ilegal semakin meningkat, termasuk yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Ia menilai diperlukan keterlibatan langsung aparat penegak hukum Indonesia untuk memperkuat koordinasi dengan otoritas setempat.
“Kami memandang perlu penguatan peran Polri secara teknis di Arab Saudi agar komunikasi dan penanganan kasus berjalan lebih efektif,” ujar Dahnil.
Ia mengungkapkan saat ini terdapat sejumlah kasus yang ditangani otoritas Arab Saudi, termasuk penangkapan tiga warga negara Indonesia yang diduga terlibat pemalsuan dan distribusi dokumen haji ilegal.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pendampingan hukum serta perlindungan bagi WNI yang berhadapan dengan hukum di luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan pelibatan unsur Polri secara lebih formal dalam struktur Amirul Hajj pada penyelenggaraan haji mendatang. Tahun ini, Wakapolri direncanakan turut mendampingi Amirul Hajj di Arab Saudi untuk memperkuat aspek keamanan jemaah.
Menanggapi hal itu, Dedi menegaskan kesiapan Polri untuk mendukung langkah pemerintah, termasuk menjalin kerja sama dengan aparat keamanan Arab Saudi. “Polri siap mendukung penuh langkah pemerintah, baik dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan jemaah Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran personel Polri di Arab Saudi akan menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah, mulai dari keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Di dalam negeri, sinergi lintas kementerian dan lembaga melalui satuan tugas penanganan haji dan umrah ilegal juga terus diperkuat guna menekan praktik penyelenggaraan haji ilegal. Polri menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kerja sama nasional dan internasional sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat Indonesia. (*/)
