KalbarOke.com — Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui deregulasi dan pengelolaan belanja negara yang tepat sasaran. Penegasan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang perekonomian yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 22 Juli 2025.
Dalam rapat yang berlangsung intensif tersebut, Presiden menerima laporan terkini mengenai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang sedang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan strategis terkait reformasi fiskal, pengendalian defisit, dan penajaman fokus belanja negara.
“Arahan Bapak Presiden sangat komprehensif. Reform di sisi penerimaan negara terus dilakukan, dan belanja difokuskan ke program-program prioritas,” ujar Menkeu dalam keterangan pers usai rapat.
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian serius terhadap pengendalian defisit anggaran, dengan tetap menjaga fungsi APBN sebagai instrumen penyangga ekonomi nasional.
“Presiden menekankan pentingnya menjaga market confidence agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, terutama melalui peran counter cyclical dari APBN,” lanjut Menkeu.
Lebih lanjut, Presiden menyoroti urgensi deregulasi sebagai langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Beliau menginstruksikan agar dilakukan langkah-langkah deregulasi. Tujuannya agar perekonomian tidak semata bergantung pada APBN, tapi juga ditopang oleh dunia usaha, investasi, dan tata kelola yang lebih baik,” tambah Sri Mulyani.
Rapat tersebut juga menjadi forum penyelarasan kebijakan fiskal menjelang penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo di hadapan DPR pada 15 Agustus 2025 mendatang.
“Materi lengkapnya akan disampaikan Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan. Jadi, tunggu saja pada 15 Agustus,” pungkas Menkeu.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menavigasi tantangan global dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian. (*/)
Artikel ini telah dibaca 23 kali
