KalbarOke.Com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menegaskan arah kebijakan pembangunannya. Perbaikan infrastruktur jalan tetap menjadi salah satu fokus utama meskipun saat ini pemerintah sedang menghadapi keterbatasan anggaran.
Komitmen ini diambil untuk menjaga konektivitas antarwilayah. Pemerintah menyadari bahwa kondisi jalan di beberapa daerah masih memerlukan perhatian khusus, terutama pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan cukup parah.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa penanganan jalan provinsi akan difokuskan pada titik-titik yang paling mendesak. Hal ini dilakukan agar dampak perbaikan bisa dirasakan langsung oleh mobilitas masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjawab harapan publik terkait percepatan perbaikan infrastruktur di berbagai kabupaten dan kota. Penanganan dilakukan secara bertahap dan terencana dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang sedang dalam masa efisiensi.
“Penanganan jalan provinsi tetap menjadi fokus. Kami memprioritaskan ruas jalan yang rusak berat agar tetap dapat difungsikan dan konektivitas wilayah tetap terjaga,” ujar Norsan pada Sabtu (28/3/2026).
Norsan menjelaskan bahwa pendekatan saat ini lebih menitikberatkan pada perbaikan fungsional. Tujuannya adalah memastikan jalur utama untuk distribusi barang dan mobilitas warga tetap bisa dilalui dengan aman.
Pemerintah memahami keinginan warga untuk mendapatkan perbaikan jalan secara permanen. Namun, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, proses pengerjaan harus dilakukan secara bergilir pada ruas yang paling membutuhkan.
“Yang penting jalan tetap bisa digunakan dan aktivitas tidak terganggu,” jelasnya saat memberikan keterangan pada Sabtu (28/3/2026).
Sebagai langkah nyata, Pemprov Kalbar telah mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan. Tercatat sepanjang Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan peningkatan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer yang tersebar di 22 ruas daerah.
Tidak hanya jalan, pemerintah juga memperkuat sektor pendukung lainnya. Penanganan irigasi telah mencakup layanan seluas 9.172 hektare, ditambah normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer untuk mendukung produktivitas petani.
Pemerintah mengakui bahwa tantangan di lapangan tidaklah ringan. Curah hujan yang tinggi, kondisi geografis lahan, hingga beban kendaraan yang berlebih menjadi faktor utama yang mempercepat kerusakan aspal.
Meski demikian, Ria Norsan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Kualitas infrastruktur akan terus ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan atau fiskal daerah.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas segala kritik dan saran dari masyarakat. Bagian tersebut dinilai sebagai bentuk pengawasan publik yang penting agar pembangunan di Kalimantan Barat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Ringkasan Berita
Gubernur Ria Norsan memprioritaskan perbaikan jalan provinsi pada ruas yang mengalami kerusakan berat meski anggaran daerah terbatas.
Pemprov Kalbar mengutamakan perbaikan fungsional agar jalur distribusi ekonomi dan mobilitas warga tetap terjaga selama tahun 2026.
Sepanjang tahun anggaran 2025, pemerintah telah meningkatkan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer di 22 ruas wilayah Kalbar.
Selain jalan, fokus pembangunan juga menyasar normalisasi saluran air sepanjang 1.035 kilometer untuk mendukung sektor pertanian.
Pemerintah mengapresiasi masukan masyarakat dan berkomitmen terus meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan fiskal.
