14 Ribu Peserta Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi Rampung Batch Pertama

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Foto: BPMI Setpres

KalbarOke.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Ketenagakerjaan Yassierli ke Istana Merdeka pada Senin, 27 April 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan program strategis ketenagakerjaan, khususnya di bidang pengembangan kompetensi dan pelatihan vokasi.

Dalam keterangannya, Yassierli melaporkan bahwa program Magang Nasional telah menyelesaikan batch pertama dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 14 ribu orang. “Magang Nasional batch satu sudah selesai, termasuk hasil evaluasinya sudah kami sampaikan,” ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, peserta program tersebut kini tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti sertifikasi profesi yang difasilitasi pemerintah melalui balai pelatihan kerja. Sertifikasi ini mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). “Peserta magang akan mendapatkan sertifikasi secara gratis sebagai bekal memasuki dunia kerja,” katanya.

Baca :  Furnitur Indonesia Raup Potensi Transaksi Rp12,6 Miliar di Home Design 2026 Budapest

Terkait rencana penambahan kuota, pemerintah masih melakukan pembahasan lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berdasarkan hasil evaluasi program tahap awal.

Selain magang nasional, Yassierli juga melaporkan pelaksanaan pelatihan vokasi nasional batch pertama yang saat ini sedang berjalan. Program ini menyasar dua kelompok utama, yakni lulusan perguruan tinggi serta lulusan SMA dan SMK, dengan total peserta sekitar 10.500 orang.

Baca :  Industri Kosmetik RI Bidik Pasar Global Rp112.000 Triliun

Menurut dia, pelatihan vokasi menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional, terutama di tengah kebutuhan industri yang terus berkembang. “Kita memiliki berbagai skema pelatihan yang didukung oleh balai pelatihan di berbagai daerah,” ujarnya.

Program ini, kata Yassierli, mendapat dukungan dari Presiden dan akan menjadi salah satu prioritas pemerintah pada 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penciptaan lapangan kerja yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. (*/)