KalbarOke.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar kegiatan Survei Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2026 di Wisma Nusantara PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis, 21 Mei 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi nasional pemerintah untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus memetakan berbagai persoalan pembangunan di wilayah strategis perbatasan Indonesia-Malaysia.
Survei dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw.
Sejumlah unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga instansi pelayanan lintas negara turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Sekretaris Camat Entikong Asing, Kasubsektor Entikong Ipda M.P. Harahap yang mewakili Kapolsek Entikong AKP Donny Sembiring, perwakilan Satgas Pamtas, Kepala Desa Entikong Joko, Kepala Bea Cukai Entikong Rudi Endro Pratiko, perwakilan Imigrasi Kelas II TPI Entikong, hingga Lintas Komunitas Kawasan Entikong.
Kegiatan berlangsung melalui rapat koordinasi dan diskusi lintas sektor untuk menyerap berbagai masukan mengenai kondisi lapangan, kebutuhan pelayanan, hingga tantangan pengelolaan kawasan perbatasan.
Pos Jaga Rusak Jadi Sorotan
Dalam forum tersebut, Satgas Pamtas Entikong menyampaikan kondisi tiga pos jaga di wilayah perbatasan yang mengalami kerusakan bangunan dan membutuhkan perhatian segera.
Salah satu fasilitas yang menjadi sorotan ialah Pos Perbatasan Segumon yang dinilai perlu segera diperbaiki untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan kawasan perbatasan negara.
Selain persoalan keamanan, Badan Karantina juga mengungkap sejumlah kendala pelayanan di pintu perbatasan. Penggunaan alat X-Ray disebut belum optimal, sementara kapasitas gedung pelayanan dinilai tidak lagi memadai, terutama saat terjadi pemulangan deportasi warga dalam jumlah besar.
Penataan Kawasan dan Pelayanan Publik
Kepala Desa Entikong, Joko, turut mengusulkan penertiban bangunan warga yang berdiri terlalu dekat dengan badan jalan di wilayah Kecamatan Entikong. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan dan akses transportasi masyarakat.
Pemerintah desa juga mengusulkan pembangunan atau pengembangan kantor desa karena fasilitas yang ada dinilai sudah tidak lagi mampu menampung kebutuhan pelayanan administrasi masyarakat yang terus meningkat.
Sementara itu, pihak Imigrasi Kelas II TPI Entikong memaparkan rencana penataan layanan Pas Lintas Batas (PLB) guna memperlancar arus keluar masuk masyarakat antara Entikong dan Tebedu, Malaysia.
Imigrasi juga berencana membangun sistem “otogate” atau gerbang otomatis untuk mempercepat proses pemeriksaan sekaligus memperkuat pengawasan perlintasan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Polri Pastikan Layanan Perbatasan Berjalan Baik
Kasubsektor Entikong Ipda M.P. Harahap mengatakan kondisi fasilitas dan pelayanan di lingkungan Polsek Entikong hingga saat ini masih berjalan normal tanpa kendala berarti.
“Untuk kondisi bangunan maupun fasilitas pendukung di Polsek Entikong saat ini tidak terdapat hambatan. Seluruh pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas pengamanan kawasan perbatasan berjalan dengan baik, aman, dan lancar,” ujarnya.
Ia menegaskan Polri siap mendukung seluruh program pemerintah dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan sebagai wilayah strategis negara, baik dari sisi keamanan, ekonomi, maupun pelayanan publik.
Menurut Harahap, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan agar lebih maju dan berdaya saing.
“Melalui kegiatan survei ini diharapkan seluruh kebutuhan dan persoalan di kawasan perbatasan dapat teridentifikasi secara menyeluruh sehingga menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui survei IPKP PPKP 2026 tersebut, pemerintah berharap pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, stabilitas keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*/)
