KalbarOke.Com — Organisasi kemasyarakatan Melayu dari Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat berencana menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi besar-besaran di depan Kantor PT PLN (Persero). Langkah ini dipicu oleh persoalan pemadaman listrik berkepanjangan yang kian hari membuat aktivitas harian warga Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya terganggu parah.
Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Eddy, mendesak manajemen PLN untuk segera mempercepat proses pemulihan (recovery) jaringan serta memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada masyarakat yang kini tengah resah akibat kinerja pelayanan publik yang buruk tersebut.
“Saye ingatkan kalau masih belum juga normal, kami akan mengadakan demonstrasi terkait pemadaman listrik di Kalimantan ini. Pemadaman bergilir yang disebabkan oleh gangguan operasional unit pembangkit listrik dan pemeliharaan jaringan ini sudah kelewatan. Aksi kami nanti menuntut kejelasan, perbaikan pasokan listrik, dan pertanggungjawaban operasional secara riil dari PT PLN,” ujar Gusti Eddy dengan nada geram, Jumat (3/7/2026).
Fenomena pemadaman listrik bergilir yang belakangan ini menyisir beberapa area strategis di Kalimantan Barat memang memicu gelombang protes dan keluhan masif dari warga net maupun pelaku usaha. Di berbagai daerah, BPM Kalbar hadir untuk menyuarakan keresahan kolektif tersebut lantaran pemadaman berdampak langsung pada kelancaran aktivitas rumah tangga, sektor ekonomi mikro, hingga operasional fasilitas umum.
“Menanggapi hal tersebut, pihak PLN biasanya hanya memberikan penjelasan normatif terkait adanya kendala teknis pada sistem interkoneksi tanpa ada solusi cepat,” terangnya kritis.
Oleh karena itu, Gusti Eddy mendesak jajaran direksi dan pimpinan puncak PLN Kalbar untuk menunjukkan integritas etika serta moralitas kepemimpinan yang baik dalam memegang kendali perusahaan negara. Menurutnya, kegagalan berulang dalam menjaga stabilitas pasokan daya merupakan bentuk kelalaian yang fatal.
“Kepemimpinan yang mencederai kepercayaan publik dan merugikan hajat hidup orang banyak tidak berhak memimpin PLN. Harus segera dilakukan evaluasi total dan penyegaran komando,” tegas Ketum BPM Kalbar tersebut.
Ia menambahkan, kerugian yang dialami masyarakat saat ini tidak hanya bersifat materiil dari rusaknya alat elektronik atau mandeknya usaha, melainkan sudah menyentuh aspek kerawanan kehidupan sosial dan jaminan keamanan lingkungan di malam hari.
“Dua hari saja tanpa pasokan listrik yang stabil, roda ekonomi di wilayah Kalimantan Barat ini bisa lumpuh total. Berapa banyak pelaku UMKM yang merugi akibat daging atau bahan baku mereka busuk karena kulkas mati,” kata Gusti Eddy memberikan gambaran riil dampak di lapangan.
Melalui momentum ini, BPM Kalbar melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada jajaran kementerian terkait dan aparat penegak hukum guna mengusut tuntas penyebab di balik ambruknya sistem kelistrikan di bumi Khatulistiwa.
“Kami meminta pemerintah pusat dan menteri terkait untuk segera melakukan evaluasi maupun penyegaran terhadap pimpinan PLN wilayah Kalimantan Barat. Kami juga meminta aparat penegak hukum beserta jajaran Forkopimda Kalbar untuk melakukan investigasi mendalam terhadap kejadian ini. Pemadaman listrik ini sudah sampai pada tahap melumpuhkan ekonomi dan meresahkan masyarakat Kalimantan Barat,” pungkas Gusti Eddy penuh harap.
Ringkasan Berita:
- Ormas Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalbar mengancam akan menggelar aksi demonstrasi di kantor PLN akibat maraknya pemadaman listrik bergilir di Pontianak dan Kubu Raya.
- Ketum BPM Kalbar Gusti Eddy mendesak pimpinan PLN transparan mengenai gangguan operasional unit pembangkit dan pemeliharaan jaringan interkoneksi yang terjadi.
- BPM menilai pemadaman listrik dalam durasi yang lama berpotensi melumpuhkan roda perekonomian mikro dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat umum.
- Gusti Eddy mendesak Menteri BUMN dan pemerintah pusat mengevaluasi serta mencopot pimpinan PLN Wilayah Kalbar yang dinilai gagal menjaga amanah publik.
- BPM juga meminta jajaran Forkopimda dan aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dalam manajemen kelistrikan daerah.
