PONTIANAK, KB1- Pengamat ekonomi Untan, Dian Patria menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dipandang dapat melemahkan perekonomian masyarakat. Menurut dosen Fakultas Ekonomi Untan ini memandang masih terdapat cara lain yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menyehatkan APBN tanpa harus memangkas subsidi BBM.
Kenaikan harga BBM pada 18 Nopember kemarin dianggap sebagai salah satu keputusan yang kontroversial, sebab hal ini merupakan pertama kalinya pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia sedang turun. Dia juga menilai BBM merupakan komoditas yang sangat berpengaruh dalam sektor ekonomi. Sehingga kenaikan harganya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
“Ini adalah sejarah baru kenaikan harga BBM saat harga minyak dunia sedang turun, kebijakan ini menjadi pemicu kenaikan harga di sektor-sektor lain sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Keputusan untuk menaikkan harga BBM seharusnya merupakan solusi terakhir dalam langkah penyehatan APBN. Sebab masih banyak cara lain yang bisa digunakan pemerintah untuk meningkatkan pemasukan tersebut.
“Dalam buku putih yang pernah diajukan PDIP waktu menyikapi kenaikan harga BBM pada era pemerintahan sebelumnya itu sudah dicantumkan metode-metode pemeliharaan anggaran, kenapa itu tidak digunakan sekarang, penemuan sumber devisa baru maupun pengoptimalan tata kelola migas seharusnya lebih relevan untuk dilakukan,” sesalnya.
Kompensasi kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah berupa penyaluran BLT dinilai hanya terasa pada jangka pendek saja mulai dari 3 – 6 bulan ke depan saja. Menurutnya kompensasi yang lebih bermanfaat adalah dengan membangun infrastruktur seperti jalan raya dan fasilitas masyarakat lainnya.
Namun hal tersebut harus benar-benar direalisasikan, sebab pemangkasan subsidi BBM oleh pemerintah berarti masyarakat ikut menanggung harga BBM yang meningkat. (tan/01)
Artikel ini telah dibaca 1384 kali
