KalbarOke.com – Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis menghadapi tantangan fiskal yang diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Zulkarnaen dan Jainal Abidin, menyusul adanya informasi mengenai kemungkinan penyesuaian atau pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kapasitas keuangan daerah.
Menurut Zulkarnaen, pemerintah daerah perlu mempersiapkan langkah antisipatif sejak dini agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun menghadapi tekanan fiskal.
“Upaya pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat harus terus diperkuat. Namun di sisi lain, potensi-potensi pendapatan daerah juga harus digali dan dimaksimalkan,” ujarnya.
PAD Dinilai Jadi Kunci Kemandirian Fiskal
Zulkarnaen menilai optimalisasi PAD menjadi salah satu solusi penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan sumber pendapatan yang kuat, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk terus melakukan inovasi dalam meningkatkan penerimaan daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun potensi ekonomi lainnya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas anggaran, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi.
DPRD Siap Dukung Program Prioritas Daerah
Sementara itu, Jainal Abidin menegaskan DPRD Kubu Raya berkomitmen mendukung berbagai program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami mendukung program-program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun fungsi pengawasan tetap akan kami jalankan agar penggunaan anggaran berlangsung efektif, efisien, dan tepat sasaran,” katanya.
Pengawasan Anggaran Tetap Jadi Prioritas
Selain memberikan dukungan terhadap kebijakan pembangunan, DPRD juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Jainal menambahkan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prinsip utama agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Jadi Kunci
Baik DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sepakat bahwa kerja sama yang erat antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan fiskal yang mungkin muncul di masa mendatang.
Dengan memperkuat PAD, meningkatkan efisiensi anggaran, serta menjaga koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, Kubu Raya diharapkan mampu mempertahankan keberlanjutan pembangunan daerah meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal.
Kolaborasi tersebut juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan berbagai program prioritas daerah dapat terus direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kubu Raya. (J-Mus)
