KalbarOke.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka pada Senin, 27 April 2026. Pertemuan itu membahas kondisi energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang memanas.
Bahlil menyatakan pemerintah memastikan stabilitas pasokan energi tetap terjaga, termasuk kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang disebut berada di atas standar minimum nasional, baik untuk solar maupun bensin.
Menurut dia, kondisi tersebut tetap terkendali meski terjadi ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz yang menjadi jalur penting distribusi energi dunia. “Dari sisi BBM produk, baik solar maupun bensin, semua spesifikasi di atas standar minimum nasional. Hampir dua bulan sejak dinamika geopolitik di Timur Tengah, kita masih stabil,” ujar Bahlil.
Selain BBM, pemerintah juga memastikan ketersediaan minyak mentah untuk kebutuhan pengembangan kilang dalam kondisi aman. Bahlil menyebut stok crude nasional saat ini berada di atas batas minimum sehingga tidak menimbulkan gangguan berarti bagi sektor hilir.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Saat ini konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi domestik baru berkisar 1,6 hingga 1,7 juta ton.
Sebagai alternatif, pemerintah mengkaji pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai substitusi LPG. “Ini masih dalam pembahasan, tetapi menjadi salah satu opsi untuk mendorong kemandirian energi,” kata Bahlil.
Lebih jauh, pemerintah juga memperkuat strategi jangka menengah dan panjang untuk menghadapi potensi krisis energi global. Upaya tersebut meliputi optimalisasi lifting minyak dan gas, pengembangan biodiesel B50 untuk menekan impor solar, serta percepatan penggunaan bioetanol seperti E20 untuk bahan bakar bensin.
“Kita harus optimalkan lifting, dorong diversifikasi seperti B50, dan kembangkan E20 berbasis etanol. Ini bagian dari strategi menghadapi krisis energi global,” ujarnya.
Dengan kombinasi penguatan pasokan jangka pendek dan transformasi energi jangka panjang, pemerintah menilai Indonesia berada pada posisi relatif aman sekaligus menuju kemandirian energi di tengah ketidakpastian global. (*/)
